KENDARI, TERASSULTRA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali memasang target tinggi dalam tata kelola keuangan daerah. Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sultra, Selasa, 31 Maret 2025.
Penyerahan dokumen tersebut berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sultra, menjadi penanda dimulainya proses audit atas kinerja keuangan pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran berjalan.
Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan sekadar target administratif, melainkan cerminan dari konsistensi tata kelola yang transparan dan akuntabel.
“Kami berharap LKPD Tahun Anggaran 2025 dapat kembali memperoleh opini terbaik dari BPK RI, yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ungkapnya.
Menurutnya, keberhasilan meraih opini WTP pada tahun-tahun sebelumnya menjadi pijakan penting untuk terus menjaga disiplin fiskal serta kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan negara.
Ia menekankan bahwa laporan keuangan bukan hanya dokumen formal, melainkan representasi dari tanggung jawab publik pemerintah daerah.
“Capaian tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.
Selain itu, Gubernur Andi Sumangerukka memberikan apresiasi terhadap peran BPK yang selama ini dinilai konsisten menjaga kualitas pengawasan dan mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga audit, kata dia, menjadi kunci dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang kredibel dan berkelanjutan.
“Kami berharap pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan lancar, objektif, dan memberikan hasil terbaik bagi peningkatan tata kelola keuangan di Sultra,” tandasnya.
Penulis: Andri
Komentar