KENDARI, TERASSULTRA.COM – Polemik penempatan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Tariala, di kursi belakang saat Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) DPW NasDem Sultra terus memicu reaksi internal partai.
Pernyataan Sekretaris DPW NasDem Sultra, Tahir Lakimi, yang menyebut posisi duduk Tariala merupakan pilihan pribadi justru menuai kritik keras dari kader senior NasDem sendiri.
Salah satu pendiri sekaligus kader senior NasDem Sultra, Jurni, menilai pernyataan Tahir Lakimi telah menggiring opini publik dan menciptakan narasi yang tidak sesuai fakta di lapangan.
“Kalau narasinya disebut pilihan pribadi, itu kebohongan publik. Semua kader melihat langsung bagaimana situasinya di lokasi Rakerwil,” tegasnya, Rabu (20/5/2026).
Peristiwa yang terjadi di Rakerwil yang digelar di Hotel Claro Kendari pada Senin (18/5/2026) itu bukan sekadar persoalan teknis penempatan kursi, melainkan menyangkut etika organisasi dan penghormatan terhadap kader senior yang saat ini menjabat Ketua DPRD Sultra.
Ia menilai cara panitia memperlakukan La Ode Tariala justru memperlihatkan adanya upaya pengerdilan terhadap figur penting di internal NasDem Sultra.
“Kasihan NasDem kalau ada kader yang mempolitisasi persoalan seperti ini. Kader NasDem tidak bodoh melihat apa yang terjadi di Rakerwil. Kalau narasinya dipelintir seperti itu, maka stigma yang muncul NasDem sedang dibuat untuk dikerdilkan, bukan dibesarkan,” jelasnya.
Tak hanya itu, Jurni mengatakan dampak polemik tersebut telah meluas dan mencoreng citra partai di mata publik. Pasalnya, banyak tokoh di Sultra mulai mempertanyakan sikap internal DPW NasDem Sultra terhadap kader-kadernya sendiri.
“Sekarang masyarakat sudah ribut, tokoh-tokoh di Sultra juga sudah berkomentar. Semua ini akibat tindakan panitia dan cara persoalan ini dijelaskan ke publik,” bebernya.
Ia meyakini Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem akan turun tangan melakukan evaluasi terhadap kepengurusan DPW NasDem Sultra menyusul kegaduhan yang muncul pasca-Rakerwil.
“Saya yakin DPP akan melakukan evaluasi. Karena situasi seperti ini tidak menguntungkan partai. NasDem ini partai besar di Sultra, punya kader di eksekutif dan legislatif. Kalau yang dipertontonkan justru kebohongan dan konflik internal, publik bisa kehilangan kepercayaan,” tegasnya.
Bahkan ia menyinggung bahwa polemik internal serupa sebenarnya bukan kali pertama terjadi di tubuh NasDem Sultra.
“Saya salah satu pendiri NasDem di Sultra. Kejadian seperti ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Dan DPP melakukan evaluasi,” ungkapnya.
Selain itu, Jurni menyinggung posisi La Ode Tariala di internal partai. Secara kepartaian telah ada pergantian Ketua DPRD Sultra, namun proses administrasi sesuai ketentuan undang-undang tidak dapat dilakukan secara instan.
Karena itu, menurut dia, alasan bahwa Tariala tidak terlibat dalam kegiatan Rakerwil menjadi tidak relevan.
“Orang bodoh pun tahu kalau Tariala pasti tidak dilibatkan dalam kegiatan itu. Tapi bukan berarti harus diperlakukan seperti itu,” tegasnya.
Selanjutnya, Jurni mengaku dirinya ikut membantu kegiatan partai, namun tidak mendapat tempat yang layak dalam pelaksanaan Rakerwil tersebut.
“Walaupun sedikit, kami tetap membantu setiap kegiatan NasDem. Minimal kami duduk di belakang pejabat teras. Tapi ini bahkan kursi saja tidak disiapkan. Padahal kami punya kontribusi dan sejarah di partai,” urainya.
Kemudian, Jurni menyebut Sekretaris DPW NasDem Sultra itu tidak memahami kultur dan sejarah perjuangan NasDem di Sulawesi Tenggara.
“Tahir Lakimi itu tidak pernah dikader di NasDem, tiba-tiba masuk jadi Sekretaris DPW. Dia tidak memahami apa itu gerakan perubahan,” katanya.
Menurut dia, pernyataan-pernyataan Tahir Lakimi justru memperkeruh situasi dan memperlihatkan ketidakmatangan dalam mengelola dinamika partai.
“Dia ini orang baru datang lalu asal bunyi. Dan Pak Ali Mazi membiarkan situasi seperti ini,” bebernya.
Jurni menilai keberadaan orang-orang yang tidak memahami kultur organisasi di lingkaran pimpinan justru dapat merugikan partai dan menurunkan kualitas kepemimpinan.
“Kalau pemimpin dikelilingi orang-orang yang tidak memahami organisasi, hasilnya seperti sekarang. Partai jadi gaduh sendiri,” urainya.
Dengan demikian, ia meminta DPP NasDem segera melakukan evaluasi total terhadap kepengurusan DPW NasDem Sultra jika ingin mempertahankan eksistensi partai sebagai kekuatan politik besar di Bumi Anoa.
“Kalau NasDem ingin tetap besar di Sultra, maka evaluasi total harus dilakukan,” tandasnya.
Penulis: Arsya
Komentar