JaKARTA, TERASSULTRA.COM – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada 7 Mei 2025 lalu melantik 59 pejabat eselon II di Balai Agung, Balai Kota Jakarta. Namun di balik agenda resmi tersebut, mencuat dugaan skandal yang menyeret pimpinan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan berinisial IM dan Sekda DKI Jakarta berinisial MM.
Keduanya diduga berkolaborasi meloloskan 20 orang kader PDIP ke jabatan strategis tanpa sepengetahuan Gubernur. Informasi ini diungkapkan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Kedeputian Gubernur DKI Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi berinisial SW, Selasa (12/8/2025).
“Ada sekitar 20 orang yang dilantik itu orangnya IM. Dia bekerja sama dengan Sekda MM untuk meloloskan mereka tanpa diketahui Pak Gubernur. Sayangnya, Pak Pramono tidak menyadari adanya permainan di belakang itu,” ungkap SW kepada wartawan.
SW mengaku memperoleh informasi tersebut dari empat kader PDIP yang juga anggota DPRD DKI berinisial IDM, PN, PS, dan MS. Ia menyebut, langkah IM diduga dijalankan atas arahan kekasihnya berinisial DDY, bersama tangan kanannya HMT yang berperan sebagai operator.
Menurut SW, IM kerap memanggil kepala dinas, direktur utama BUMD, hingga kontraktor ke ruang kerjanya untuk “mengatur” proyek. Dalam praktiknya, operator HMT kerap didampingi staf Gubernur berinisial UDN dan WSN yang juga sering terlihat menemui Sekda MM.
Lebih jauh, SW menuding IM dan DDY berkolaborasi dengan pimpinan KPK periode sekarang untuk menekan Sekda MM, para kepala dinas, dan pimpinan BUMD agar menuruti keinginannya.
“Dengan dukungan pimpinan KPK, IM sering memanggil pejabat dan kontraktor ke ruangannya untuk mengatur proyek,” tegas SW.
SW memperingatkan Gubernur Pramono agar lebih waspada menjelang pelantikan pejabat eselon III dan IV. Ia menduga jaringan tersebut tengah bersiap kembali meloloskan orang-orangnya, khususnya untuk jabatan camat, lurah, dan dinas teknis.
“Mereka sudah pasang kuda-kuda untuk menaruh orang-orangnya di pelantikan berikutnya. Pak Gubernur harus hati-hati supaya tidak kecolongan lagi,” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Pimpinan DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan IM dan Sekda DKI Jakarta Marullah Matali belum memberikan tanggapan terkait hal ini.
Penulis: Arsya
Komentar