KENDARI, TERASSULTRA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari terus memperkuat perannya sebagai penggerak kolaborasi pembangunan kawasan timur Indonesia. Komitmen itu terlihat dalam Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah (Komwil) VI yang digelar di Kota Kendari dan membahas berbagai strategi pembangunan perkotaan menghadapi tahun 2026.
Forum yang diikuti 17 pemerintah kota dari wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua tersebut menjadi ruang konsolidasi penting bagi pemerintah kota di Indonesia Timur dalam merumuskan berbagai rekomendasi strategis sebelum dibawa ke Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI 2026 di Kota Medan.
Ketua APEKSI Komwil VI sekaligus Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menegaskan bahwa kolaborasi dan sinergi antarkota menjadi kebutuhan utama di tengah tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.
Menurutnya, pemerintah kota di kawasan timur harus mampu lebih responsif terhadap berbagai isu strategis nasional maupun regional, terutama dalam percepatan pelayanan publik berbasis digital.
“Kita harus responsif terhadap berbagai isu strategis, terutama percepatan pelayanan publik berbasis digital yang saat ini menjadi tuntutan masyarakat,” ungkapnya dalam forum rapat kerja APEKSI Komwil VI.
Di bawah kepemimpinannya, Pemkot Kendari dinilai berhasil menghadirkan sejumlah inovasi pelayanan publik yang mulai menjadi perhatian daerah lain, salah satunya layanan darurat 112 yang kini menjadi program unggulan Kota Kendari.
Ketua APEKSI Komwil VI sekaligus Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran saat memberikan sambutan dalam pelaksanaan Rapat Kerja APEKSI Kowil VI yang digelar di Kendari, Kamis (4/6/2026). Foto Andri
Siska mengatakan, layanan cepat tanggap tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkot Kendari menghadirkan pelayanan yang cepat, terintegrasi, dan mudah diakses masyarakat.
“Alhamdulillah, pada tahun 2025 Kota Kendari memperoleh apresiasi terbaik dari Kementerian Komunikasi dan Digital atas pelayanan 112. Ini menjadi salah satu program yang perlu terus diperkuat dan direplikasi,” jelasnya
Keberhasilan tersebut tambahnya menjadi bukti bahwa transformasi digital pelayanan publik di daerah dapat berjalan efektif apabila didukung komitmen pemerintah dan sistem yang terintegrasi.
Tak hanya fokus pada inovasi layanan publik, Pemkot Kendari juga mendorong penguatan kelembagaan APEKSI Komwil VI melalui berbagai program kolaboratif yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Penguatan organisasi kata Siska harus dibarengi dengan dukungan pembiayaan yang memadai agar program-program strategis komisariat wilayah dapat berjalan optimal.
“Kita berharap kota-kota yang memiliki kemampuan fiskal lebih baik dapat saling mendukung melalui mekanisme yang disepakati bersama demi keberlanjutan program Komwil VI,” bebernya.
Ia juga menegaskan bahwa eksistensi APEKSI Komwil VI harus diperkuat melalui berbagai kegiatan yang lebih terstruktur, masif, dan mampu menjawab kebutuhan nyata daerah-daerah anggota.
Ketua APEKSI Komwil VI sekaligus Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran kiri usai membuka pelaksanaan Raker APEKSI di Kendari, Kamis )(4/6/2026). Foto Andri
“Komwil VI harus hadir melalui aktivitas yang terstruktur, masif, dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah,” kata Siska.
Dalam forum tersebut, sejumlah persoalan perkotaan yang dihadapi daerah di kawasan timur Indonesia turut menjadi perhatian bersama, mulai dari pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, pendangkalan teluk di kawasan pesisir, banjir, pembangunan infrastruktur, hingga penanganan anak jalanan.
Pemkot Kendari sendiri menilai penanganan sampah, banjir, dan penyediaan air bersih harus dilakukan secara terintegrasi karena saling berkaitan dengan tata ruang dan kualitas lingkungan perkotaan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Kendari membangun kota yang lebih tangguh dan berkelanjutan di tengah pertumbuhan kawasan perkotaan yang semakin pesat.
Selain membahas agenda kerja tahun 2026, rapat juga mulai menyusun arah program tahun 2027 yang difokuskan pada penguatan kepengurusan, penyusunan program kerja, dan pengembangan agenda kolaboratif antarpemerintah kota.
Forum tersebut juga merumuskan berbagai isu strategis yang akan dibawa ke Rakernas APEKSI 2026 di Kota Medan. Isu itu mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi, transformasi digital, hingga transformasi hijau atau green transformation.
Usulan lainnya meliputi tata kelola keuangan daerah, pengembangan ekonomi inklusif, tata kelola lingkungan, serta pembangunan tata ruang kota yang berkelanjutan.
Ketua APEKSI Komwil VI sekaligus Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran saat memaparkan soal persampahan di Kendari, Kamis (4/6/2026). Foto Andri
Wakil Wali Kota Tual, Amir Rumra, dalam kesempatan itu menekankan pentingnya menjaga semangat kesetaraan dan kolaborasi di antara kota-kota anggota Komwil VI.
“Dengan semangat kolaborasi dan sinergi, seluruh kota di wilayah timur harus dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi,” urainya.
Sebagian besar daerah di kawasan timur masih menghadapi keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat karakteristik wilayah yang didominasi lautan serta terbatasnya kewenangan pengelolaan sumber daya.
Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama dalam forum nasional agar kebijakan pemerintah pusat lebih berpihak pada daerah-daerah di Indonesia Timur.
“Terdapat dua persoalan besar yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni efisiensi dana transfer pusat ke daerah dan tingginya beban anggaran untuk PPPK,” katanya.
Amir bahkan mengusulkan agar pembiayaan honorarium dan insentif Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Selain itu, ia juga menyentil persoalan pengadaan lahan untuk berbagai Program Strategis Nasional (PSN) yang selama ini banyak dibebankan kepada pemerintah daerah.
“Pembangunan Sekolah Rakyat, markas batalyon, hingga Kampung Nelayan Merah Putih membutuhkan dukungan pembiayaan yang tidak sedikit dari daerah,” tutupnya.
Senada dengan itu, Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta, mengingatkan bahwa sebagian besar daerah di wilayah timur masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
Karena itu, menurut dia, penyesuaian anggaran transfer harus menjadi perhatian serius dan diperjuangkan bersama dalam forum nasional.
“Pemerintah daerah di kawasan timur masih sangat bergantung pada transfer pusat. Ini harus menjadi perhatian bersama,” urainya.
Selian itu, ia menyentil pentingnya penguatan Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas).
Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi sehingga membutuhkan penguatan institusi pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana di daerah.
“Penguatan kapasitas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana harus menjadi perhatian karena kita berada di wilayah rawan bencana,” tandasnya. (adv)
Komentar