SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Advetorial

Siska Karina Imran: Integritas Pemimpin Jadi Kunci Budaya Antikorupsi

Siska 40
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran saat menyampaikan budaya antikorupsi hanya dapat tumbuh apabila pemimpin mampu memberi teladan secara nyata dalam menjalankan pemerintahan, Selasa (9/6/2026). Foto Andri

KENDARI, TERASSULTRA.COM – Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menegaskan bahwa budaya antikorupsi hanya dapat tumbuh apabila pemimpin mampu memberi teladan secara nyata dalam menjalankan pemerintahan.

Komitmen itu, kata dia, harus tercermin dalam kebijakan, sikap, hingga keberanian menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran.

Hal tersebut disampaikan Siska saat menjadi narasumber dalam Tayang Bincang Anindhacitya Edisi VIII Tahun 2026 yang digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa, 9 Juni 2026.

Kegiatan yang dikemas dalam format podcast itu mengangkat tema “Leading by Example: Tone at the Top sebagai Penggerak Budaya Anti-Korupsi”.

IMG 20260609 WA0284 1140x873 1

Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran saat menghadiri podcast BPKP RI perwakilan Sultra, Selasa (9/6/2026). Foto Andri

Dalam forum tersebut, Siska menekankan bahwa integritas merupakan fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Sebagai kepala daerah, ia mengaku memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi contoh bagi ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Kendari.

“Integritas harus dimulai dari pemimpinnya. Sebagai kepala daerah, saya harus menjadi teladan bagi seluruh ASN. Karena itu, Pemerintah Kota Kendari telah menerbitkan berbagai kebijakan dan peraturan wali kota yang berkaitan dengan pencegahan korupsi, mulai dari upaya pencegahan hingga pemberian sanksi terhadap pelanggaran,” tegasnya.

Menurutnya, keteladanan pemimpin tidak cukup berhenti pada slogan atau komitmen seremonial. Budaya antikorupsi, kata dia, hanya akan terbentuk jika pimpinan menunjukkan konsistensi dalam mengambil keputusan dan menegakkan aturan tanpa pandang bulu.

IMG 20260609 WA0273 1140x761 2

Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran menerima cenderamata usai menghadiri podcast yang digelar BPKP RI perwakilan Sultra, Selasa (9/6/2026). Foto Andri

Dalam kesempatan itu, Siska menjelaskan, Pemkot Kendari membangun sejumlah mekanisme pengawasan untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan birokrasi. Salah satunya melalui kanal pengaduan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta layanan darurat 112 yang beroperasi selama 24 jam.

Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat menyampaikan laporan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang maupun pelanggaran integritas yang dilakukan aparatur pemerintah.

“Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti secara profesional dengan tetap menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Kami ingin masyarakat merasa aman untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan,” bebernya.

Ia menilai keterlibatan publik menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Karena itu, Pemkot Kendari terus mendorong keterbukaan informasi publik dan pelayanan yang mudah diakses masyarakat.

Tak hanya itu, Siska menyoroti tantangan terbesar dalam membangun birokrasi bersih, yakni mengubah pola pikir aparatur. Menurut dia, perubahan budaya kerja membutuhkan konsistensi serta keberanian dalam menegakkan disiplin.

IMG 20260609 WA0286 1140x761 1

Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran saat pose bersama usai menghadiri podcast BPKP RI perwakilan Sultra, Selasa (9/6/2026). Foto Andri

“Perubahan pola pikir memang menjadi tantangan terbesar. Namun saya selalu mengingatkan ASN bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan pertanggungjawaban. Karena itu, kami tidak ragu memberikan sanksi kepada siapa pun yang terbukti melanggar aturan,” katanya.

Selain penegakan disiplin, Pemkot Kendari tambahnya terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Program beasiswa bagi ASN maupun masyarakat ber-KTP Kota Kendari juga menjadi bagian dari upaya membangun birokrasi yang profesional dan berintegritas.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa keberhasilan membangun budaya antikorupsi tidak hanya ditentukan oleh regulasi maupun sistem pengawasan internal. Menurut dia, faktor paling menentukan justru terletak pada keteladanan pemimpin.

“Tone at the top adalah atmosfer etis yang dibangun pimpinan melalui karakter, kebijakan, keputusan, dan komitmen moral yang ditunjukkan secara konsisten dalam menjalankan pemerintahan,” tandasnya. (adv)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement