KENDARI, TERASSULTRA.COM – Aliansi Konsorsium Pemuda Peduli Sulawesi Tenggara (KPP Sultra) menggelar aksi damai di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sultra pada Selasa (17/12/2024).
Aksi tersebut dipimpin oleh koordinator lapangan, Muh. Furkan. Dalam orasinya sejumlah tuntutan disampaikan salah satunya adalah dugaan kasus suap yang terjadi di Kabupaten Kolaka Timur. Mereka mendesak KPU Sultra untuk memberhentikan salah satu anggota KPU Kolaka Timur berinisial MH, yang diduga menerima suap sebesar Rp25 juta dari salah satu pasangan calon (Paslon) Bupati Kolaka Timur.
“Kami meminta KPU Sultra mengambil langkah tegas dengan segera memberhentikan saudara MH yang telah mencoreng integritas lembaga penyelenggara pemilu. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi,” jelas Muh. Furkan.
Selain itu, pihaknua juga menuntut Bawaslu Sultra untuk memberhentikan Ketua Bawaslu Kolaka Timur dan salah satu anggota Bawaslu berinisial HSP, yang juga diduga menerima suap dengan nominal serupa.
“Ketua Bawaslu Kolaka Timur dan HSP harus segera diberhentikan. Tidak boleh ada ruang untuk pelanggaran seperti ini. Jika dibiarkan, integritas Pilkada di Kolaka Timur akan rusak,” tegas Furkan.
Aliansi KPP Sultra juga mendesak Kejaksaan Tinggi Sultra untuk segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Menurut mereka, langkah hukum yang tegas sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses Pilkada.
“Kami menuntut Kejaksaan Tinggi Sultra untuk memanggil dan memeriksa MH, HSP, dan Ketua Bawaslu Kolaka Timur. Tidak boleh ada kompromi dalam kasus ini, agar keadilan ditegakkan dan demokrasi kita tidak ternodai,” kata Furkan.
Aksi ini menegaskan pentingnya integritas dalam penyelenggaraan Pilkada, khususnya di Kolaka Timur. KPP Sultra berharap tuntutan mereka dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam proses demokrasi.
“Ini adalah bentuk komitmen kami sebagai masyarakat Sultra untuk menjaga demokrasi tetap bersih. Kami percaya KPU, Bawaslu, dan Kejaksaan Tinggi akan segera menindaklanjuti kasus ini dengan adil dan transparan,” tutup Furkan.
Pengamanan selama aksi damai dilakukan oleh Subsatgas Pam Kantor Penyelenggara Pilkada, yang melibatkan personel dari Samapta, Pammobvit, dan Brimob Polda Sultra. Sebanyak 29 personel ditempatkan di Kantor KPU Sultra, sementara 33 personel dikerahkan di Kantor Bawaslu Sultra.
“Kami memastikan pengamanan berjalan maksimal untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah, aksi berlangsung kondusif,” beber Kabag Ops Polda Sultra Kompol Samsuddin yang memimpin pengamanan di lokasi.
Setelah menyampaikan tuntutan mereka, massa aksi membubarkan diri dengan tertib sekitar pukul 15.30 Wita. Subsatgas Pam menyampaikan apresiasi kepada para pengunjuk rasa yang telah menjaga ketertiban selama aksi berlangsung.
“Kami berterima kasih kepada seluruh peserta aksi yang tetap menjaga keamanan dan kondusivitas selama menyampaikan aspirasi mereka. Situasi di kedua kantor penyelenggara Pilkada dilaporkan aman terkendali hingga akhir kegiatan,” tandas Kompol Samsuddin.
Penulis: Andri
Komentar