SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintahan

Ridwan Bae Semprot Bupati Muna dan Dinas PUPR: Kerja Lamban, Proyek Pusat Tersendat

Rb 2
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae bersama Bupati Muna usai melaksanakan reses, Selasa (28/7/2026). Foto Arsya

MUNA, TERASSULTRA.COM – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae semprot Pemerintah Kabupaten Muna, terutama Bupati Bachrun Labuta dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), karena dinilai lamban mengawal program infrastruktur dari pemerintah pusat.

Akibatnya, sejumlah proyek strategis, termasuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), belum juga terealisasi meski anggarannya telah tersedia.

Dalam reses di Balai Pertemuan SOR Arena Dayung Raha, Selasa (28/7/2026), Ridwan mengatakan keberhasilan memperoleh proyek pusat tidak cukup hanya mengandalkan dukungan DPR RI. Pemerintah daerah, menurutnya, harus aktif melengkapi dokumen, membangun komunikasi dengan kementerian, dan bersinergi dengan balai teknis.

Mantan Bupati Muna dua periode itu mengungkapkan pemerintah pusat sebenarnya telah mengalokasikan anggaran pembangunan SPAM Jompi dan Duruka sejak awal tahun anggaran. Namun proyek itu belum berjalan karena dokumen yang menjadi syarat pelaksanaan belum juga dirampungkan.

“Uangnya sudah lama turun sejak awal APBN. Kenapa SPAM Kota Raha dan Duruka terlambat? Karena dokumennya sampai sekarang belum lengkap. PU harus bekerja keras mulai sekarang. Kalau perlu siang malam bekerja demi kepentingan rakyat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, ia menyindir Bupati Muna agar tidak bersikap pasif dalam memperjuangkan program pemerintah pusat.

“Pak Bachrun jangan diam. Kalau perlu satu dua hari tinggal di Jakarta, bangun komunikasi dengan menteri dan para dirjen. Saya siap memfasilitasi, tapi kepala daerah juga harus turun langsung,” tegasnya.

Sinergi antara kepala daerah, organisasi perangkat daerah, dan balai kementerian menjadi kunci agar anggaran pusat dapat segera direalisasikan di daerah. Tanpa itu, perjuangan di tingkat DPR tidak akan maksimal.

Untuk itu, ia meminta seluruh OPD, camat, lurah, hingga kepala desa berhenti saling menyalahkan dan mulai bekerja bersama membantu Bupati menyelesaikan persoalan pembangunan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

“Jangan hanya mengeluh. Jangan saling menyalahkan. Ajak Bupati bekerja bersama mencari solusi agar Kabupaten Muna bisa keluar dari persoalan yang dihadapi,” tandas Ridwan Bae.

Penulis: Arsya

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement