BOMBANA, TERASSULTRA.COM – Musim penghujan telah tiba kenyataan pahit pun harus diterima warga Desa Pongkalero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, Sultra. Pasalnya Kawasan pesisir pantai Kecamatan Kabaena Selatan itu berubah menjadi lumpur akibat akibat aktifitas pertambangan yang dilakukan PT Tambang Bumi Sulawesi (TBS).
Kawasan pesisir yang seharusnya bewarna biru laut berubah menjadi warna coklat akibat lumpur dari aktifitas pertambangan Nikel oleh PT TBS. Banjir hingga penyakit kulit seperti gatal-gatal dan lainnya pun menghantui masyarakat, hujan yang seharusnya menjadi berkah malah akan berujung petaka jika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut.
Keresahan itupun disampaikan salah satu Aktifitas sekaligus politisi Muh. Amsar yang mengatakan bahwa aktifitas PT TBS semakin meresahkan masyarakat, karena dampak lingkungan yang akan berujung bencana jika dibiarkan oleh pemerintah.
“Kami tak menolak Investasi, karena Investasi salah satu kebutuhan Negara hingga masyarakat. Namun jangan mengenyampingkan hal-hal lain seperti dampak lingkungannya, kami masyarakat telah merasakannya,” katanya, Senin (7/7/2025).
Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sultra juga mengatakan bahwa beberapa waktu lalu telah ada pertemuan seluruh pengusaha Pertambangan salah satunya Pertambangan Nikel di Jakarta. Untuk membahas tentang Investasi dan lainnya, dan dipertamuan itu seharusnya dibahas juga dampak dari pertembangan dipulau-pulau kecil seperti Kabaena.
“Menolak pertambangan itu tidak mungkin, namun jangan acuh dengan dampak pertambangannya. Kami masyarakat Kabaena tidak menolak pertambangan namun harus diperhatikan hal-hal yang sensitif seperti dampak lingkungannya karena kami masyarakat yang merasakannya,” katanya.
Politisi Partai Demokrat itu juga menambahkan Pemerintah saat ini harus hadir ditengah-tengah masyarakat Kabaena, karena masyarakat Kabaena Selatan butuh pemerintah disaat-saat sekarang. Aktifitas Pertambangan PT TBS sudah sangat meresahkan, dan jangan sampai masyarakat bertindak sendiri jika Pemerintah tak hadir.
“Kalau perlu tutup saja jika PT TBS ini acuh dengan dampak dari aktifitasnya. Karena pemerintah memberikan izin tentunya telah memikirkan dampak dan solusi dari aktifitas pertambangan, dan PT TBS harus peka dengan hal ini dan juga pemerintah aktif melakukan pengawasan,” tegasnya.
Penulis: Andri
Komentar