KENDARI, TERASSULTRA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Kewenangan Provinsi Tahun 2026.
Kegiatan yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sultra itu dibuka Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Sultra, Rony Yakob, di Hotel Azizah Syahriah, Kendari, Kamis (16/7/2026).
Rony mengatakan, Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan untuk memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan, akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat yang setara dalam setiap proses pembangunan.
Perspektif gender harus diintegrasikan dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program.
“Berbagai tantangan pembangunan, seperti kemiskinan, stunting, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta kesenjangan akses terhadap layanan publik membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi penyelenggaraan pendampingan tersebut karena dinilai dapat memperkuat implementasi PUG di Sultra sekaligus meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam menyusun program yang responsif gender.
Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menyusun Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) sebagai instrumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
Selain itu, koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota juga diharapkan semakin kuat.
Rony menambahkan, implementasi PUG yang berkualitas menjadi salah satu indikator dalam penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta memperkuat sinergi dalam penerapan PPRG.
Ia menyebut perangkat daerah seperti Bappeda, BPKAD, Inspektorat, DP3AP2KB, serta petugas dan koordinator PUG di setiap organisasi perangkat daerah memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan dan program pembangunan berjalan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan maupun laki-laki.
Penulis: Andri
Komentar