KENDARI, TERASSULTRA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan itu menjadi catatan ke-14 kalinya secara berturut-turut bagi ibu kota Sulawesi Tenggara tersebut
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Aula BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Senin, 25 Mei 2026. Sejumlah kepala daerah dan pimpinan DPRD dari kabupaten/kota se-Sultra hadir dalam agenda tahunan tersebut.
Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Dadek Nandemar, mengatakan opini WTP bukan sekadar capaian administratif, melainkan ukuran terhadap kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran kiri saat pose bersama usai terima WTP BPK RI perwakilan Sultra, Senin (25/5/2026). Foto Andri
“Selamat kepada Kota Kendari yang kembali memperoleh opini WTP. Ini menunjukkan adanya konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya dalam sambutannya.
Menurut dia, pemerintah daerah tidak cukup hanya tertib dalam pencatatan anggaran. Pengelolaan keuangan, kata Dadek, harus mampu memberi dampak nyata terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“WTP bukan tujuan akhir. Yang paling penting adalah bagaimana anggaran itu efektif, tepat sasaran, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” bebernya.
BPK juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara agar memperkuat pengawasan internal, meningkatkan efektivitas belanja daerah, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tantangan fiskal yang semakin dinamis.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran saat terima WTP BPK RI perwakilan Sultra, Senin (25/5/2026). Foto Andri
Kota Kendari bersama Kabupaten Bombana tercatat sebagai daerah dengan raihan opini WTP terbanyak di Sultra, yakni 14 kali berturut-turut. Capaian tersebut dinilai menjadi indikator konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan.
Di tengah apresiasi tersebut, BPK tetap menekankan pentingnya tindak lanjut atas berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan. Sebab, laporan keuangan yang baik dinilai harus berjalan seiring dengan kualitas program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Bupati Konawe Utara, Ikbar, yang mewakili kepala daerah kabupate kota se-Sulawesi Tenggara, mengatakan rekomendasi BPK akan menjadi bahan evaluasi bersama bagi pemerintah daerah.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran. Foto ist
“Rekomendasi BPK tentu menjadi catatan penting bagi kami untuk memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan,” jelasnya.
Ia menegaskan pemerintah daerah di Sultra berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya.
“Kepercayaan publik harus dijaga. Karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus semakin transparan, profesional, dan bertanggung jawab,” tandasnya.
Penyerahan LHP BPK tahun ini tak hanya menjadi agenda formal pemeriksaan keuangan, tetapi juga momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga auditor negara dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran. (adv)
Komentar