KENDARI, TERASSULTRA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mulai memetakan dampak banjir yang meluas di sejumlah wilayah ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) itu dalam beberapa hari terakhir.
Di tengah cuaca yang masih tidak menentu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari Amir Hasan bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kendari Cornelius Padang memimpin rapat rekapitulasi wilayah terdampak banjir di Ruang Rapat Wali Kota Kendari, Senin, 11 Mei 2026.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, hingga unsur teknis lintas sektor. Agenda utamanya adalah memastikan pendataan korban dan wilayah terdampak dilakukan secara rinci dan terverifikasi agar langkah penanganan tidak berjalan parsial.
Dalam rapat itu, pemerintah memfokuskan pembahasan pada jumlah warga terdampak, kondisi infrastruktur, kebutuhan darurat masyarakat, hingga langkah pemulihan pascabanjir yang dinilai harus segera dilakukan sebelum curah hujan kembali meningkat.

Rapat rekapitulasi wilayah terdampak banjir di Ruang Rapat Wali Kota Kendari yang dipimpin Sekda Amir Hasan, Senin (11/5/2026). Foto Andri
Sekda Kota Kendari Amir Hasan mengatakan, pemkot tidak ingin penanganan bencana dilakukan hanya berdasarkan laporan sementara yang belum tervalidasi. Akurasi data menjadi fondasi utama dalam menentukan kebijakan bantuan, distribusi logistik, hingga langkah rehabilitasi.
“Data yang akurat menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah bantuan maupun upaya pemulihan bagi masyarakat terdampak. Karena itu, kami meminta seluruh jajaran di tingkat kecamatan dan kelurahan benar-benar memastikan kondisi di lapangan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pemkot menginginkan seluruh wilayah terdampak terpetakan secara detail, termasuk rumah warga yang terendam, fasilitas umum yang mengalami kerusakan, serta titik-titik rawan yang berpotensi kembali terdampak apabila hujan dengan intensitas tinggi kembali turun.
Menurut Amir Hasan, koordinasi lintas sektor menjadi penting karena penanganan banjir tidak dapat dibebankan hanya kepada satu instansi. Dinas teknis, aparat kewilayahan, hingga unsur masyarakat diminta terlibat aktif dalam proses pemantauan dan penanganan darurat.

Rapat rekapitulasi wilayah terdampak banjir di Ruang Rapat Wali Kota Kendari bersama BPBD yang dipimpin Sekda Amir Hasan, Senin (11/5/2026). Foto Andri
“Semua pihak harus bergerak bersama. Jangan menunggu kondisi memburuk baru bertindak. Kecamatan, kelurahan, dan OPD teknis harus terus berkoordinasi dengan BPBD agar penanganan di lapangan berjalan cepat dan tepat,” tegasnya.
Amir Hasan mengatakan penanganan banjir harus dilakukan secara berkelanjutan agar kejadian serupa tidak terus berulang setiap musim hujan.
“Kita tidak ingin hanya sibuk saat banjir datang. Yang lebih penting adalah bagaimana melakukan pencegahan dan membangun kesadaran bersama menjaga lingkungan,” tuturnya.
Untuk itu, Amir Hasan mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem. Warga diminta mengikuti arahan petugas serta segera melaporkan apabila terjadi peningkatan debit air atau kondisi darurat di lingkungan masing-masing.
“Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Karena itu, kami berharap seluruh warga tetap siaga dan bekerja sama dengan pemerintah dalam menghadapi situasi ini,” tutupnya.

Rekapitulasi wilayah terdampak banjir di Kota Kendari, Senin (11/5/2026). Foto Andri
Sementara itu, Kepala BPBD Kota Kendari Cornelius Padang mengatakan, tim gabungan hingga kini masih melakukan asesmen di sejumlah titik terdampak. Pendataan dilakukan untuk memastikan kebutuhan warga dapat segera dipenuhi, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia.
“BPBD bersama tim gabungan terus melakukan pendataan dan asesmen di lapangan. Kami juga sudah menyalurkan bantuan darurat kepada warga terdampak serta menyiagakan personel untuk membantu proses evakuasi dan penanganan di titik-titik banjir,” katanya.
Menurut dia, kondisi cuaca yang masih berpotensi ekstrem membuat BPBD tetap menempatkan personel siaga di beberapa wilayah rawan. Untuk itu, pihaknya masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama warga yang bermukim di bantaran sungai dan kawasan rendah yang mudah tergenang air.
“Kita berharap koordinasi lintas sektor yang dilakukan melalui rapat tersebut dapat mempercepat proses penanganan dan pemulihan kondisi masyarakat terdampak,” tandasnya. (adv)


















Komentar