KENDARI, TERASSULTRA.COM – Pemerintah desa kini tak bisa lagi sembarangan mengelola anggaran. Untuk memastikan dana desa benar-benar sampai ke masyarakat dan digunakan sesuai peruntukannya.
Sebanyak 81 operator desa dari Kabupaten Muna Barat mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) versi terbaru. Pelatihan yang digelar oleh Mitra Informasi Pelatihan Indonesia (MIPI) ini berlangsung selama empat hari, 8–11 Mei 2025, di Hotel Zahra Syariah Kendari.
Direktur MIPI, Muhammad Sapri Ahmad, menyebut bahwa kegiatan ini adalah langkah konkret menuju pemerintahan desa yang transparan dan profesional.
“Siskeudes versi 2.0.7 ini adalah jawaban atas tantangan pengelolaan keuangan desa yang selama ini rawan salah input, telat pelaporan, bahkan berisiko disalahgunakan. Aplikasi ini akan membuat proses menjadi tertib, cepat, dan dapat diaudit kapan saja,” kata Sapri, Minggu (11/5/2025).
Menurut Sapri, kemajuan teknologi informasi harus dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah desa. Ia menekankan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) adalah kunci agar digitalisasi pengelolaan dana desa bisa berjalan efektif.
“Kita tidak bisa lagi mengandalkan sistem manual. Ini era digital. Dan desa harus ikut dalam perubahan itu. Operator adalah ujung tombaknya,” bebernya.
Dalam pelatihan ini, para operator tidak hanya dikenalkan dengan fitur-fitur baru dalam aplikasi Siskeudes, tapi juga diajak melakukan simulasi nyata, mulai dari perencanaan anggaran, pencatatan transaksi, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar pemeriksaan auditor.
Muhammad Sapri menambahkan, penggunaan Siskeudes secara optimal akan memperkecil celah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan. Sebaliknya, setiap transaksi akan tercatat rapi dan transparan, sehingga bisa diakses dan diawasi oleh masyarakat.
“Jika kita bicara tentang pembangunan desa yang partisipatif, maka transparansi adalah syarat mutlak. Dan itu dimulai dari data keuangan yang terbuka,” tegasnya.
Ia juga berharap agar para operator desa menjadi agen perubahan dalam sistem pengelolaan pemerintahan di tingkat akar rumput. Mereka diharapkan tidak hanya mahir secara teknis, tetapi juga mampu menjadi pionir integritas dalam setiap proses perencanaan dan penggunaan dana desa.
“Kalau administrasi dan keuangan beres, masyarakat akan percaya. Dan kalau masyarakat percaya, maka pembangunan akan lebih cepat,” tandasnya.
Penulis: Andri
Komentar