KENDARI, TERASSULTRA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari terus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor, termasuk sektor pajak daerah yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung pembiayaan pembangunan.
Salah satu langkah nyata dalam mendukung target tersebut dilakukan oleh Camat Puuwatu, Sainal Latief, dengan turun langsung membagikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada para wajib pajak di wilayahnya.
Kegiatan distribusi SPPT ini berlangsung di sejumlah titik padat penduduk, seperti BTN Marwah Land, BTN Mangkabumi, BTN Diland, BTN Bumi Royal Isthin Sifa Blok A, BTN Brisk, serta beberapa kompleks lainnya di Kecamatan Puuwatu. Bersama para lurah dan perangkat wilayah, Sainal Latief memastikan bahwa seluruh wajib pajak menerima dokumen tersebut secara langsung dan tepat waktu.
Camat Puuwatu, Sainal Latief saat melibatkan lurah penyaluran SPPT PBB kepada warga wajib pajak. Foto Andri
“Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mendukung peningkatan PAD Kota Kendari. Pajak PBB memiliki peran strategis dalam mendanai program-program pembangunan, dan kami ingin memastikan semua warga memahami serta menjalankan kewajibannya dengan mudah,” ujar Sainal Latief saat dikonfirmasi media ini, Kamis (10/7/2025).
Ia menjelaskan, langkah ini merupakan bentuk pelayanan publik yang proaktif. Kecamatan tidak hanya menunggu masyarakat datang mengambil SPPT di kantor kelurahan atau kecamatan, tetapi justru hadir langsung ke lingkungan warga.
“Kami ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat. Jangan sampai karena kendala teknis atau jarak, mereka menunda atau lupa membayar PBB. Dengan pendekatan jemput bola ini, kita tidak hanya meningkatkan pelayanan, tapi juga mendekatkan pemerintah kepada rakyatnya,” tegasnya.
Sainal menambahkan, upaya tersebut juga merupakan sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak daerah. Ia menyadari bahwa masih ada warga yang belum sepenuhnya memahami peran PBB dalam pembangunan kota.
“Setiap rupiah yang dibayarkan melalui PBB akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan jalan, saluran air, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan berbagai layanan sosial lainnya. Kami ingin masyarakat tahu bahwa membayar pajak bukan beban, tetapi kontribusi nyata terhadap kemajuan bersama,” imbuhnya.
Lurah Watulondo saat menyalurkan SPPT PBB kepada warga wajib pajak. Foto Andri
Menurut data yang dihimpun oleh pihak Kecamatan Puuwatu, terdapat sekitar 7.000 wajib pajak di Kelurahan Watulondo saja, salah satu kelurahan dengan jumlah penduduk terbesar di kecamatan tersebut. Jumlah ini diyakini bisa menyumbang penerimaan PBB yang signifikan apabila seluruhnya membayar tepat waktu.
“Jumlahnya cukup besar dan potensinya luar biasa. Karena itu, kami harus bekerja lebih aktif agar tidak ada SPPT yang tidak tersampaikan atau wajib pajak yang tidak terlayani,” tutur Sainal.
Tak hanya mendistribusikan SPPT, Camat Sainal Latief juga menginstruksikan para lurah untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap progres pembayaran PBB di masing-masing wilayah. Mereka juga diminta membangun komunikasi aktif dengan para ketua RT/RW agar informasi mengenai pajak daerah dapat diteruskan secara cepat dan akurat kepada masyarakat.
“Kami di kecamatan berupaya membangun sistem kerja yang kolaboratif. Jadi tidak hanya menyebarkan dokumen, tapi juga mengedukasi dan memotivasi masyarakat untuk patuh terhadap kewajiban pajak. Jika ada kendala di lapangan, kami siap memfasilitasi solusinya,” jelasnya.
Lurah Watulondo bersama staf saat menyalurkan SPPT PBB kepada warga wajib pajak. Foto Andri
Lebih jauh, Sainal juga menyinggung rencana integrasi sistem pelaporan dan pembayaran pajak dengan teknologi digital agar ke depan masyarakat bisa mengakses informasi pajak secara daring dan melakukan pembayaran tanpa harus datang langsung ke kantor layanan.
“Sekarang kami masih pada tahapan distribusi manual, tapi ke depan Pemkot Kendari sudah menyiapkan platform digital yang lebih efisien. Namun, sebelum masuk ke era digital sepenuhnya, kami ingin memastikan literasi pajak masyarakat benar-benar siap,” katanya.
Dengan demikian, ia berharap melalui upaya sistematis ini, realisasi penerimaan PBB di wilayahnya dapat meningkat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Lebih dari itu, ia berharap kesadaran masyarakat tentang pajak daerah semakin tinggi, sehingga tercipta sinergi antara pemerintah dan warga dalam mendukung pembangunan daerah.
“Optimalisasi PAD tidak akan berhasil jika hanya dijalankan dari atas ke bawah. Ini harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah memberi kemudahan dan edukasi, masyarakat menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Itu kuncinya,” tandas Sainal Latief. (adv)
Komentar