KENDARI, TERASSULTRA.COM – Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran melantik dan mengambil sumpah jabatan empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau pejabat eselon II, serta 11 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Kendari berlangsung berlangsung di Aula Samaturu, Balai Kota Kendari, Senin (20/7/2026).
Empat pejabat yang dilantik berdasarkan Keputusan Wali Kota Kendari Nomor 504 Tahun 2026 masing-masing adalah Muhammad Jayadi sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Seko Kaimuddin Haris sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), Rukmana sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta La Ode Marvin Nurjan sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Dalam kesempatan itu, Siska menegaskan pelantikan bukan sekadar rotasi jabatan ataupun pemenuhan kebutuhan administratif. Setiap jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada pemerintah dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan.
“Pelantikan ini bukan sekadar pergantian jabatan ataupun formalitas administrasi, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan baik kepada negara, masyarakat maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala,” tegasnya.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran saat melantik dan mengambil sumpah jabatan empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau pejabat eselon II, serta 11 pejabat fungsional di lingkungan Pemkot Kendari, Senin (20/7/2026). Foto Andri
Ia menjelaskan, proses pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme yang mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, rekam jejak kinerja, integritas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, pejabat yang mendapat kepercayaan diminta menunjukkan kinerja yang terukur, bukan sekadar menduduki jabatan.
Menurut Siska, seorang pejabat harus mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Jabatan bukan simbol prestise, melainkan tanggung jawab untuk memastikan pelayanan publik berjalan lebih baik.
Secara khusus, ia meminta empat pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru dilantik menjadi pemimpin yang visioner, adaptif, dan inovatif. Mereka juga diminta memperkuat kolaborasi antarlembaga agar program prioritas Pemerintah Kota Kendari dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Siska mengingatkan, kesempatan menduduki jabatan eselon II merupakan kepercayaan yang tidak dimiliki semua aparatur sipil negara (ASN). Dari sekitar 5.000 ASN di lingkungan Pemerintah Kota Kendari, hanya sebagian kecil yang memperoleh kesempatan memimpin organisasi perangkat daerah.
“Bersyukurlah karena kesempatan ini tidak dimiliki semua orang. Jagalah kepercayaan ini dengan bekerja ikhlas dan penuh integritas,” ungkapnya.
Pose bersama usai dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau pejabat eselon II, serta 11 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Kendari, Senin (20/7/2026). Foto Andri
Selain itu, Siska memberi perhatian khusus kepada Dinas PUPR dan BKAD. Dua organisasi perangkat daerah tersebut menjadi ujung tombak pelayanan publik sehingga dituntut bekerja lebih cepat, responsif, dan siap menghadapi berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
Ia mengatakan masyarakat selalu menaruh harapan besar terhadap PUPR, mulai dari penanganan jalan rusak, drainase, hingga penerangan jalan. Sementara BKAD memiliki tanggung jawab memastikan pengelolaan keuangan daerah berlangsung akuntabel dan mendukung percepatan pembangunan.
“Karena tingginya beban kerja, Siska mengaku akan menerapkan standar yang lebih tinggi terhadap pimpinan di dua OPD tersebut,” jelasnya.
Tak hanya itu, Siska meminta seluruh kepala OPD mengubah cara pandang terhadap kritik masyarakat. Setiap keluhan warga merupakan sumber informasi yang penting bagi pemerintah untuk mengetahui persoalan yang belum tertangani.
Ia menegaskan pejabat tidak boleh bersikap defensif atau emosional ketika menerima kritik, termasuk yang disampaikan melalui media sosial.
“Kalau masyarakat memberi informasi, jangan marah. Justru kita harus berterima kasih karena mereka membantu kita melihat persoalan yang mungkin luput dari perhatian pemerintah,” katanya.
Berbagai laporan masyarakat mengenai jalan berlubang, saluran drainase yang tersumbat, hingga lampu penerangan jalan yang padam selama ini kerap langsung diteruskan kepada OPD terkait untuk segera ditindaklanjuti.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran saat melantik dan mengambil sumpah jabatan empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau pejabat eselon II, serta 11 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Kendari, Senin (20/7/2026). Foto Andri
Karena itu, ia meminta seluruh kepala perangkat daerah membangun budaya kerja yang responsif terhadap setiap aduan masyarakat agar pelayanan publik semakin cepat dan tepat sasaran.
Selain menuntut pelayanan yang lebih baik, Siska juga mengingatkan seluruh pimpinan OPD untuk membangun budaya kerja yang kolaboratif. Ia meminta setiap persoalan diselesaikan melalui koordinasi yang baik, bukan dengan bekerja sendiri-sendiri atau mengabaikan tata kelola organisasi.
“Pimpinan harus mampu merangkul seluruh pegawai dan memastikan setiap keputusan diambil melalui mekanisme yang benar,” tegasnya.
Dengan demikian, ia mengingatkan seluruh ASN agar menjaga integritas dan nama baik Pemerintah Kota Kendari. Berbagai persoalan yang pernah menyeret aparatur pemerintah, kata dia, harus menjadi pelajaran agar tidak kembali terulang.
“Kepercayaan masyarakat dibangun melalui integritas, disiplin, dan kinerja. Karena itu saya berharap seluruh pejabat yang hari ini dilantik mampu menunjukkan dedikasi terbaik dalam melayani masyarakat dan mendukung pembangunan Kota Kendari,” tandasnya. (adv)
Komentar