KENDARI, TERASSULTRA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mengawali proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dengan menggelar rapat entry meeting bersama Tim Pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Jumat (11/4/2025).
Rapat yang berlangsung di ruang rapat Wali Kota Kendari ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Siska Karina Imran dan dihadiri jajaran pejabat tinggi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama tim auditor BPK.
Momentum entry meeting ini menjadi langkah awal yang krusial dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dalam sambutannya, Wali Kota Siska Karina Imran menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim pemeriksa dari BPK, sekaligus menekankan pentingnya kolaborasi dalam proses evaluasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Kami menyambut baik kehadiran Tim BPK di Kota Kendari. Ini menjadi kesempatan besar bagi kami untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki hal-hal yang belum berjalan optimal. Kami berharap tim BPK dapat memberikan masukan konstruktif yang akan kami tindak lanjuti bersama,” bebernya.
Ia menegaskan bahwa pemerintahan yang baru berjalan kurang lebih 50 hari bersama Wakil Wali Kota membutuhkan panduan dan masukan dari lembaga audit eksternal untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu dibenahi, terutama dalam hal pengelolaan keuangan.
“Kami menyadari masih banyak kekurangan, namun kami juga berkomitmen untuk terus belajar dan memperbaiki. Kehadiran BPK sangat penting bagi kami agar bisa membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan berintegritas, demi kemajuan Kota Kendari ke depan,” lanjutnya.
Sementara itu, perwakilan Tim Pemeriksa BPK, Barokah dalam pemaparannya menyampaikan bahwa kegiatan entry meeting ini merupakan tahapan awal dari proses pemeriksaan LKPD yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai rencana kerja pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, serta harapan dari tim auditor terhadap dukungan pemerintah daerah.
“Kami tidak datang untuk mencari-cari kesalahan, melainkan untuk membantu pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem yang ada. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses pembelajaran bersama, agar pengelolaan keuangan dapat semakin transparan dan akuntabel,” jelas Barokah.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pemeriksaan sangat bergantung pada kerja sama seluruh perangkat daerah dalam menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan secara lengkap dan tepat waktu.
“Kami berharap seluruh OPD bisa proaktif dan responsif selama proses pemeriksaan berlangsung. Komunikasi yang terbuka dan data yang akurat akan memudahkan kami memberikan hasil pemeriksaan yang objektif dan bermanfaat untuk peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah,” tandasnya.
Penulis: Andri
Komentar