MUNA, TERASSULTRA.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto menggelar kunjungan kerja di Kabupaten Muna. Dalam kunjungan di Muna selama dua hari yakni 16 Oktober dan 17 Oktober, mantan Kapolda Sultra ini membawa visi menyukseskan tahapan Pilkada, menjaga netralitas aparat Sipil Negara (ASN) serta memberikan bantuan 30 unit pompa air untuk petani sawah di Bumi Sowite.

Pj Gubernur Andap Budhi Revianto saat berkunjung di Muna. Foto Andri
Demikian dikatakan PJS Bupati Muna, Yuni Nurmalawati pada koran ini. Dikatakannya Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto dalam rangka mengingatkan ASN Muna supaya dapat menjaga netralitas mereka pada masa Pilkada serentak 2024 ini.
“Tujuan beliau adalah meninjau tahapan Pilkada dan memberikan arahan-arahan soal netralitas dan sukseskan tahapan Pilkada,” katanya, Rabu (16/10/2024).

Pj Gubernur Andap Budhi Revianto saat disambut pejabat di Muna. Foto Andri
Senada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, LM Rusdin Jaya mengungkapkan PJ Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto akan memberikan bantuan alat penunjang pertanian untuk petani sawah di Muna.
“Petani sawah di Muna akan mendapatkan 30 unit pompa air. Satu pompa air dapat memenuhi kebutuhan air sawah sebanyak 20 hektare,” ucapnya
Dengan demikian kata Rusdin, petani sawah di Muna tidak lagi mengeluh kekeringan.
“Kita berharap dengan adanya pompa air ini produktivitas bisa naik, yang tadinya hanya satu kali nanam, bisa dua kali sampai tiga kali nanam,” katanya

Pj Gubernur Andap Budhi Revianto saat menyapa pengrajin tenun di Muna. Foto Andri
Sementara itu, PJ Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto membenarkan hal tersebut.
“Saya datang secara khusus di Muna yang pertama saya silaturahmi, kemudian saya akan mengisi acara netralitas ASN. Selanjutnya kita akan memberikan pompa air untuk petani dan ada juga beberapa lainnya,” tandasnya.
Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur mengajak para ASN untuk menyamakan persepsi mengenai makna dari netralitas ASN dalam Pilkada serentak tahun 2024.
“ASN disebut Netral ketika dapat bekerja secara adil, objektif, tidak bias dan tidak berpihak. Bukan hanya dalam hal politik, tetapi juga dalam pelayanan publik, kebijakan dan manajemen,” jelasnya.
Pj Gubernur menyampaikan bahwa tingkat pelanggaran netralitas ASN di Sultra relatif tinggi. Tercatat banyak sekali kasus pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di Sultra, menempatkannya menjadi salah satu provinsi yang menjadi perhatian di Indonesia.
“Ini menunjukkan rendahnya integritas kita sebagai ASN,” bebernya.

Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto saat disambut masyarakat dan pejabat di Muna. Foto Andri
Andap Budhi Revianto juga mengingatkan bahwa pelanggaran ini bertentangan dengan UU No. 20/2023 tentang ASN, yang mewajibkan pegawai untuk tidak berpihak pada kepentingan tertentu.
Sebagai langkah konkret, Gubernur telah menerbitkan beberapa surat edaran terkait netralitas ASN dalam pemilu, di antaranya:
1. SE No. 200.2.1/6589 Tahun 2023 tentang Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.
2. SE No. 200.2.1/1743 Tahun 2024 tentang Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024.
3. SE No. 100.3.4.1/5 Tahun 2024 tentang Pengunduran Diri Penjabat Bupati/Wali Kota yang akan Maju dalam Pilkada Serentak Tahun 2024.
Lebih lanjut, Andap Budhi Revianto memaparkan berbagai jenis pelanggaran yang sering terjadi saat pelaksanaan Pilkada, diantaranya terlibat dalam kampanye terbuka dan tertutup, keberpihakan kepada salah satu paslon melalui kampanye maupun media sosial, menggunakan fasilitas negara untuk mendukung paslon, serta foto bersama paslon dengan simbol tangan.
“Berdasarkan data, 50,76 persen pelanggaran dilatarbelakangi oleh adanya ikatan persaudaraan, 49,72 persen karena kepentingan karier, 16,84 persen karena kesamaan latar belakang, 9,50 persen karena utang budi dan 7,48 persen karena tekanan paslon,” paparnya.

Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto ajak ASN jaga netralitas di Pilkada. Foto Andri
Kemudian dia menyampaikan pola pengawasan dengan menggunakan model 4-CO, meliputi compliance role, consultative, coordination, dan corrective role, untuk mengawasi dan menjaga netralitas.
“Kita perlu meningkatkan kesadaran dan perilaku ASN untuk memastikan Pilkada yang bersih dan demokratis,” tambahnya.
Pj Gubernur Andap Budhi Revianto menutup sambutannya dengan harapan agar semua ASN berkomitmen menjaga netralitas dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
“Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah ASN yang profesional dan berintegritas,” tandasnya. (adv)


















Komentar