KENDARI, TERASSULTRA.COM – Dalam kunjungan kerja spesifik ke Polda Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (6/12/2024), Komisi III DPR RI memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan selama Pilkada Serentak 2024.
Pertemuan strategis ini berlangsung di Aula Dachara Polda Sultra, dihadiri Kapolda Sultra Irjen Pol Dwi Irianto, Wakapolda Brigjen Pol Amur Chandra Juli Buana, serta pejabat lintas instansi seperti Kepala BNNP Sultra, Kajati Sultra, Kakanwil Kemenkumham, dan para kapolres jajaran.
Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo menyoroti kesuksesan pelaksanaan Pilkada yang berlangsung aman, damai, dan kondusif.
Polda Sultra telah menunjukkan kerja keras yang luar biasa. Stabilitas keamanan selama Pilkada patut diapresiasi, dan kami dari Komisi III memberikan penghormatan atas pencapaian ini,” ujar politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut.
Namun, kunjungan ini tidak hanya untuk memberikan apresiasi. Rudianto menyebut bahwa masih ada tantangan besar yang dihadapi aparat penegak hukum di Sultra, terutama terkait minimnya sarana dan prasarana (Sarpras) pendukung.
“Keterbatasan ini tentu berpengaruh pada optimalisasi kinerja. Kami mendengar masukan dari para aparat dan berkomitmen membawa isu ini ke tingkat nasional agar dapat segera ditangani,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Rusdianto mengatakan bahwa Komisi III DPR RI akan terus mendukung langkah-langkah konkret demi memastikan aparat di Sultra memiliki sarana dan prasarana memadai.
“Kondisi yang lebih baik tentu akan mendukung keberhasilan mereka dalam menjalankan tugas negara,” tutup Rudianto.
Dalam diskusi yang berlangsung hangat dan konstruktif, Kapolda Sultra Irjen Pol Dwi Irianto mengungkapkan rasa terima kasih atas perhatian Komisi III DPR RI.
“Koordinasi antara legislatif dan aparat hukum seperti ini sangat penting untuk menyamakan visi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” tandasnya.
Kunjungan ini juga menjadi momen untuk mempererat sinergi antar lembaga hukum di Sultra, seperti Kejaksaan Tinggi, BNNP, hingga Kemenkumham, dalam menghadapi berbagai tantangan penegakan hukum.
Isu-isu strategis yang dibahas, seperti penguatan koordinasi dalam pemberantasan narkotika dan penanganan tindak pidana lainnya, diharapkan mampu menciptakan solusi nyata yang memperkuat sistem hukum di Sultra.
Dengan kunjungan ini, Komisi III menunjukkan komitmen nyata untuk mendukung terciptanya sistem keamanan yang lebih kokoh, memastikan Sulawesi Tenggara tetap menjadi wilayah yang aman dan stabil di tengah dinamika politik dan sosial.
Penulis: Andri
Komentar