KENDARI, TERASSULTRA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai mengonsolidasikan agenda percepatan transformasi digital di daerah.
Lewat Rapat Koordinasi (Rakor) Komunikasi dan Informatika se-Sultra 2026 yang digelar di Kendari, Selasa, 9 Juni 2026, pemerintah daerah menyentil masih lebarnya kesenjangan akses internet dan rendahnya kompetensi digital aparatur sipil negara (ASN) di sejumlah wilayah.
Rakor bertema Membangun Sinergi Bersama Mewujudkan Ekosistem Digital Daerah itu diikuti kepala dinas Kominfo kabupaten/kota se-Sultra, perwakilan BAKTI Komdigi, APJII Sulampua, serta sejumlah pemangku kepentingan sektor digital.
Asisten Administrasi Umum Setda Sultra, Rony Yakob, mengatakan transformasi digital bukan lagi program tambahan pemerintah, melainkan kebutuhan mendasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Pemerataan akses digital akan menentukan kualitas pelayanan pemerintahan hingga daya saing daerah.
“Digitalisasi saat ini menjadi kebutuhan dasar, baik dalam tata kelola pemerintahan maupun pelayanan masyarakat. Karena itu, pembangunan ekosistem digital harus dilakukan secara terintegrasi,” ungkapnya.
Pemerintah daerah tambahnya masih menghadapi tantangan serius berupa ketimpangan akses internet antarwilayah, terutama di daerah terpencil dan kawasan blankspot. Kondisi itu dinilai berdampak langsung terhadap kualitas layanan pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan, hingga pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Pemprov Sultra, kata dia, mulai memetakan wilayah blankspot untuk mempercepat intervensi pembangunan infrastruktur digital. Selain itu, pemerintah juga mendorong penyediaan internet publik dan akses internet sekolah guna memperluas konektivitas masyarakat.
“Kesenjangan digital tidak bisa dibiarkan terlalu lama karena akan memperlebar ketimpangan pembangunan antardaerah,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Sultra, Andi Syahrir, memaparkan sejumlah program prioritas digitalisasi daerah pada 2026. Salah satu fokus utama ialah penyediaan WiFi publik di 17 kabupaten dan kota di Sultra.
Selain itu, pemerintah daerah mengusulkan 94 sekolah masuk dalam program penyediaan internet sekolah untuk mendukung proses pembelajaran berbasis digital.
Di sektor birokrasi, pihaknya mulai menyiapkan pengukuran indeks kompetensi digital ASN secara berkala. Langkah itu dilakukan untuk memetakan kemampuan aparatur dalam menghadapi sistem pemerintahan berbasis elektronik.
“Transformasi digital tidak cukup hanya membangun jaringan internet. Kapasitas ASN juga harus disiapkan agar pelayanan publik berjalan lebih cepat, efektif, dan modern,” tandasnya.
Untuk diketahui, dalam rangka mendukung program tersebut, Pemprov Sultra menggandeng Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Makassar dalam pelatihan serta asesmen kompetensi digital ASN.
Penulis: Andri
Komentar