MUNA, TERASSULTRA.COM – Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) La Ode Tariala melaksanakan reses masa sidang pertama tahun 2024-2025 di Kantor Bupati Muna, Sabtu (1/2/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat serta menyinkronkan program pembangunan antara pemerintah daerah dengan DPRD Sultra.
Dalam agenda tersebut, La Ode Tariala didampingi Ketua Komisi I DPRD Sultra La Isra, Wakil Ketua Komisi II Uking Djasa, serta anggota Komisi II La Ode Marsudi. Keempatnya merupakan legislator dari daerah pemilihan (dapil) Muna, Muna Barat, dan Buton Utara.
Menurut Tariala, reses kali ini menjadi momentum penting bagi DPRD Sultra untuk memastikan bahwa program-program yang telah dicanangkan pemerintah dapat berjalan secara efektif dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa aspirasi yang diserap dari Pemda Muna akan menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan di tingkat provinsi.
“Kami menyerap aspirasi dari sini kemudian akan ditindaklanjuti kepada masyarakat. Pemda sudah menggambarkan kebutuhan masyarakat, seperti infrastruktur jalan, program pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Semua ini tentunya bertujuan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat,” beber Tariala.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemda dan DPRD dalam menindaklanjuti program-program yang telah dirancang. Ia juga meminta Pemda Muna untuk lebih proaktif dalam memfasilitasi para legislator turun langsung ke lapangan guna menyerap aspirasi riil dari masyarakat.
“Kami ingin Pemda memfasilitasi turun langsung ke masyarakat agar dapat melihat dan mendengar sendiri persoalan yang dihadapi warga. Dengan demikian, program yang diusulkan dan disusun benar-benar berbasis kebutuhan riil,” kata Tariala.
Fokus pada Program Strategis Nasional
Dalam kesempatan itu, Tariala juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Sultra tengah fokus untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto, khususnya Asta Cita, agar dapat direalisasikan di Sulawesi Tenggara. Asta Cita merupakan delapan program prioritas nasional yang mencakup berbagai sektor pembangunan, termasuk ketahanan pangan, infrastruktur, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian utama di Muna adalah pertanian, khususnya pengembangan jagung kuning. Menurut Tariala, jika pemerintah daerah ingin menjadikan jagung kuning sebagai komoditas unggulan, maka seluruh rantai produksi harus diperhatikan dengan serius, mulai dari proses penanaman, panen, hingga pemasaran.
“Kalau fokus Pemda saat ini adalah pengembangan jagung kuning, maka harus dipikirkan secara menyeluruh. Mulai dari penyediaan bibit unggul, pendampingan petani, teknologi pertanian, hingga jaminan pasar. Jangan sampai masyarakat sudah menanam banyak, tetapi kesulitan dalam menjual hasil panennya. Oleh karena itu, kami datang untuk menyinkronkan program antara pusat, provinsi, dan kabupaten, sehingga bisa menghasilkan kebijakan yang benar-benar dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Tariala juga menyinggung perlunya kebijakan yang lebih berpihak kepada petani, peternak, dan nelayan agar mereka bisa berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menegaskan bahwa DPRD Sultra akan terus berupaya memperjuangkan anggaran dan program yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Komitmen DPRD Sultra untuk Masyarakat
Sebagai representasi rakyat di tingkat provinsi, DPRD Sultra berkomitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Tariala menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal setiap aspirasi yang diterima dalam reses kali ini agar bisa terealisasi dalam bentuk program nyata.
“Kami tidak ingin reses ini hanya menjadi ajang seremonial belaka. Semua masukan yang kami terima dari Pemda Muna akan kami bawa ke tingkat provinsi, lalu kami perjuangkan agar mendapat porsi anggaran yang memadai. Kami ingin ada hasil nyata yang bisa dirasakan masyarakat,” katanya.
Tariala juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di Sulawesi Tenggara untuk bersama-sama bekerja membangun daerah. Ia menegaskan bahwa tantangan pembangunan tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, tetapi harus melibatkan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
“Kalau kita bekerja bersama, saling mendukung, dan menyelaraskan program, maka pembangunan di Sultra, khususnya di Muna, bisa berjalan lebih cepat dan lebih baik. Kami siap mengawal aspirasi masyarakat agar benar-benar terwujud,” tutupnya.
Harapan Pemda Muna
Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Muna, Eddy Uga, yang mewakili Bupati Muna dalam kegiatan tersebut, menyampaikan harapan besar terhadap sinergi antara DPRD Sultra dan Pemda Muna. Ia mengakui bahwa daerahnya memiliki banyak program pembangunan yang telah direncanakan, tetapi keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam merealisasikan program-program tersebut.
“Banyak program yang sudah kami rancang di Pemda Muna, tetapi anggaran kita sangat terbatas. Oleh karena itu, kami sangat berharap ada dukungan dari DPRD Sultra agar dana aspirasi mereka bisa masuk ke Muna,” ujarnya.
Eddy Uga menambahkan bahwa sektor-sektor prioritas di Muna, seperti infrastruktur jalan, pertanian, perikanan, dan peternakan, membutuhkan intervensi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah provinsi. Menurutnya, jika program pembangunan bisa dikolaborasikan dengan baik, maka dampaknya akan lebih luas dan lebih cepat dirasakan oleh masyarakat.
“Kami ingin ada sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Kalau semua program bisa berjalan searah, maka hasilnya pasti akan lebih maksimal. Kami berharap anggota DPRD Sultra dari dapil Muna bisa terus memperjuangkan anggaran dan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tandasnya.
Penulis: Arsya
Komentar