KENDARI, TERASSULTRA.COM – Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi (PPIT) Kementerian Perhubungan mengkaji potensi pengembangan infrastruktur transportasi di Sulawesi Tenggara melalui skema pembiayaan non-APBN.
Kajian itu dilakukan melalui kunjungan lapangan dan diskusi bersama Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Tenggara serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IIA Kendari.
Kepala KSOP Kelas IIA Kendari, Capt. Rahman, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan memetakan infrastruktur transportasi yang memiliki peluang dikembangkan dengan sumber pembiayaan alternatif.
“Tim melakukan identifikasi langsung terhadap kondisi dan potensi infrastruktur di lapangan. Ini penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif,” ungkapnya.
Hasil identifikasi akan menjadi bahan untuk menentukan kebutuhan sekaligus peluang pengembangan infrastruktur transportasi di Sultra. Kajian tidak hanya melihat kondisi fisik infrastruktur, tetapi juga potensi dan kebutuhan wilayah.
“Dari kondisi lapangan itu nantinya dapat dirumuskan peluang pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah,” bebernya.
Rahman mengatakan keterbatasan anggaran negara membuat skema pembiayaan kreatif menjadi salah satu opsi yang perlu dikaji. Pembiayaan non-APBN diharapkan dapat membuka ruang bagi pembangunan dan pengembangan infrastruktur tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah.
“Skema pembiayaan non-APBN menjadi salah satu alternatif untuk mendukung pengembangan infrastruktur transportasi, sehingga pembangunan dapat dilakukan secara lebih optimal dan berkelanjutan,” katanya.
Ia menambahkan, sinergi antara PPIT Kementerian Perhubungan, BPTD Sulawesi Tenggara, dan KSOP Kendari diperlukan agar potensi infrastruktur yang telah diidentifikasi dapat ditindaklanjuti secara terukur.
“Kami berharap hasil identifikasi ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan langkah pengembangan infrastruktur transportasi di Sultra,” tuturnta.
Dalam kunjungan tersebut, tim juga melibatkan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas I Molawe. Kepala KUPP Kelas I Molawe, Capt. Marsri Tulak, turut hadir bersama Kasi Kesyahbandaran Kelas I Molawe, Capt. Sorindra.
Untuk diketahui, keterlibatan KUPP Molawe menjadi bagian dari koordinasi lintas unit dalam memetakan kebutuhan dan peluang pengembangan infrastruktur transportasi, khususnya sektor kepelabuhanan di Sultra.
Penulis: Arsya
Komentar