KENDARI, TERASSULTRA.COM – Dalam rangka memperbaiki ruas jalan rusak di Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali diarahkan ke pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Sultra mengusulkan perbaikan jalan Batas Konawe Selatan-Lapoa melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), setelah bertahun-tahun kondisi ruas tersebut dikeluhkan warga.
Ruas sepanjang kurang lebih 26 kilometer yang melintasi Kecamatan Lalembuu itu hingga kini baru tertangani sekitar lima kilometer dari arah Lapoa. Sisanya masih dalam kondisi rusak, menyulitkan mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sultra, Andi Syahrir, mengatakan pemerintah daerah kini menempuh berbagai pendekatan untuk mempercepat penanganan jalan rusak, termasuk mendorong pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Di tengah keterbatasan fiskal daerah, kita tidak bisa hanya mengandalkan satu sumber. Karena itu, berbagai skema kita dorong, termasuk melalui Inpres Jalan Daerah,” jelasnya, Senin, 27 April 2026.
Menurut dia, dorongan perbaikan infrastruktur jalan tak lepas dari tekanan publik yang terus menguat. Aspirasi masyarakat, kata dia, menjadi penanda bahwa persoalan konektivitas masih menjadi pekerjaan rumah utama pemerintah daerah.
“Pemerintah mendengar dan mencermati suara masyarakat. Harapan mereka besar agar persoalan jalan ini segera dituntaskan,” ungkapnya.
Usulan perbaikan ruas Konsel-Lapoa kini menunggu pembahasan bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada Juni 2026. Pembahasan itu akan menentukan nasib proyek mulai dari persetujuan, tahun pelaksanaan, hingga besaran anggaran yang digelontorkan.
“Rencana awal pembahasan bulan Juni. Di situ akan dipastikan apakah disetujui, kapan dikerjakan, dan berapa anggarannya,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Andi Syahrir mengatakan bahwa bagi Pemprov, perbaikan infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian dari agenda prioritas pembangunan yang diusung Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka. Dalam 14 bulan masa jabatannya, fokus pada konektivitas wilayah disebut menjadi salah satu pijakan utama.
“Kita berharap pemerintah pusat memberi respon positif. Infrastruktur adalah prioritas, dan ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” tandasnya.
Penulis: Andri
Komentar