KENDARI, TERASSULTRA.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Kendari mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PT Vale Indonesia Tbk, Senin (3/8/2026).
Hal itu menyusul adanya dugaan pemanfaatan oknum organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam penutupan akses jalan menuju kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP).
Kepala Bidang Advokasi dan Pergerakan HMI MPO Cabang Kendari, Gito Roles, mengatakan peristiwa penutupan akses jalan yang mengganggu aktivitas operasional dan distribusi logistik di kawasan PSN harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Seluruh pihak yang diduga terlibat, baik pelaku di lapangan maupun pihak yang diduga menginisiasi, mengoordinasikan, atau memerintahkan tindakan tersebut, harus diusut secara transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami mendesak aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh siapa pihak yang berada di balik penutupan akses jalan tersebut. Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan adanya pihak yang bertindak untuk kepentingan korporasi, maka seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu,” tegas Gito Roles.
Selain itu, Gito meminta Kementerian ESDM dan BKPM mengevaluasi tata kelola perusahaan, termasuk implementasi standar operasional prosedur (SOP) penanganan konflik yang diterapkan PT Vale Indonesia Tbk.
Gito menilai, apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya penyimpangan dalam penanganan konflik atau tindakan pihak-pihak yang bertindak untuk kepentingan perusahaan sehingga memicu eskalasi di tengah masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah evaluasi dan penegakan aturan sesuai kewenangannya.
Selanjutnya, ia menegaskan bahwa keberlangsungan Proyek Strategis Nasional harus dijaga dari berbagai tindakan yang berpotensi menghambat pelaksanaan proyek maupun memicu konflik sosial.
Karena itu, pemerintah diminta memastikan seluruh perusahaan yang beroperasi di kawasan strategis nasional menjalankan kegiatan usahanya sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik, menghormati ketentuan hukum, serta mengedepankan penyelesaian konflik secara damai.
Gito menyatakan akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut hingga seluruh fakta terungkap secara transparan. Ia meminta pemerintah tidak ragu menjatuhkan sanksi administratif maupun tindakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran.
“Tidak boleh ada pihak mana pun yang menggunakan cara-cara yang berpotensi memicu konflik sosial atau mengganggu kepentingan publik, terlebih jika menyangkut operasional Proyek Strategis Nasional. Penegakan hukum harus dilakukan secara objektif, transparan, dan adil,” tandasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, media ini masih berupaya melakukan komfirmasi kepada PT Vale Indonesia Tbk maupun Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
Penulis: Arsya
Komentar