KENDARI, TERASSULTRA.COM – Pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dimaknai sebagai sinyal percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Hj. Hasmawati menilai perubahan itu harus menjadi momentum membenahi tata kelola distribusi dan pengawasan program gizi nasional yang selama ini dinilai belum efektif menjangkau daerah terpencil.
Langkah itu mendapat perhatian dari Wakil Ketua DPRD Sultra, Hj. Hasmawati atau yang akrab disapa Hj. Cemma. Menurut dia, perubahan di tubuh BGN harus dimaknai sebagai momentum memperbaiki tata kelola program gizi nasional yang selama ini dituntut berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Program MBG adalah agenda strategis negara. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan di daerah yang membutuhkan perhatian serius terhadap persoalan gizi,” jelasnya, Rabu (3/6/2026).
Program sebesar MBG tidak boleh berjalan dengan pola birokrasi yang lamban. Sebab, program tersebut berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
“Ketika program menyangkut masa depan anak-anak Indonesia, tidak boleh ada ruang untuk koordinasi yang lemah atau tata kelola yang tidak efektif,” ungkapnya.
Presiden Prabowo menunjuk Nanik Sudaryanti Deyang sebagai Kepala BGN yang baru untuk melanjutkan program strategis nasional di sektor pemenuhan gizi masyarakat. Pergantian itu, menurut Hj. Cemma, harus diikuti dengan pembenahan sistem distribusi dan pengawasan agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat hingga daerah terpencil.
Selain itu, ia menyentil tantangan geografis di Sultra yang membuat distribusi layanan pemerintah sering tidak merata. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan program berjalan optimal.
“Daerah kepulauan seperti Sultra membutuhkan pola distribusi yang lebih responsif. Jangan sampai program besar hanya bagus di atas kertas, tetapi tidak menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan,” katanya.
Tak hanya itu, Hj. Cemma menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran program gizi nasional. Menurut dia, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan anggaran negara benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
“Setiap anggaran yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan. Ukurannya sederhana, apakah benar-benar berubah menjadi makanan bergizi yang diterima anak-anak Indonesia atau tidak,” bebernya.
Dengan demikian, ia berharap kepemimpinan baru BGN tidak berhenti pada pergantian pejabat semata. Publik, kata dia, menunggu langkah konkret dalam membenahi birokrasi distribusi gizi agar lebih transparan, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Kepemimpinan baru BGN memikul ekspektasi besar. Yang dibutuhkan sekarang bukan sekadar pergantian nama pejabat, tetapi gebrakan nyata agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan hak dasar atas gizi yang layak,” tandasnya.
Penulis: Arsya
Komentar