KENDARI, TERASSULTRA.COM – Gempur Sultra melontarkan kritikan terhadap dugaan ketidakadilan yang dilakukan Polda Sultra dalam penanganan kasus yang melibatkan jurnalis dan Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sultra.
Ketua Gempur Sultra, Sawal Petrus, menegaskan aparat kepolisian tidak boleh bertindak diskriminatif dalam menegakkan hukum. Untuk itu, ia mendesak agar institusi kepolisian menjalankan tugas secara profesional dan menjunjung tinggi asas keadilan.
“Polda Sultra harus menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum, bukan justru menimbulkan kesan tebang pilih. Semua pihak harus diperlakukan sama di depan hukum,” tegasnya.
Ia menyoroti penanganan laporan JMSI Sultra terkait seorang pejabat berinisial RB yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Sultra. Menurutnya, proses hukum terhadap laporan tersebut harus dilakukan secara transparan dan tidak memihak.
“Kami melihat ada potensi ketidakadilan dalam proses ini. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas,” jelasnya.
Bukan hanya itu, Sawal juga meminta Gubernur Sultra untuk menerapkan sistem merit dalam penempatan pejabat di lingkup pemerintahan.
“Pejabat publik harus bekerja sesuai kewenangan. Jika ada yang kerap membuat pernyataan di luar batas tugasnya, maka perlu dievaluasi secara serius,” ungkapnya.
Dengan demikian, Gempur Sultra berharap seluruh pihak, baik aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah, menjaga profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugas.
“Ini bukan sekadar soal satu kasus, tetapi menyangkut kepercayaan publik terhadap hukum dan tata kelola pemerintahan. Profesionalitas adalah kunci,” tandasnya.
Penulis: Arsya
Komentar