KONAWE, TERASSULTRA.COM – Polemik seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Konawe memasuki babak baru. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin, 6 Januari 2025, menyusul munculnya dugaan manipulasi data honorer dalam proses seleksi.
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Konawe itu dihadiri Forum Honorer Aktif (FHA), Kepala BKPSDM Konawe Suparjo selaku Sekretaris Panitia Seleksi Daerah (Panselda), sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, serta unsur pimpinan dan anggota DPRD.
RDP dipimpin langsung Ketua DPRD Konawe I Made Asmaya, didampingi Wakil Ketua I Nuryadin Tombili, Wakil Ketua II Nasrullah Faizal, serta Ketua Komisi I Dedy bersama anggota dewan lainnya.
Pertemuan ini menjadi ruang terbuka bagi tenaga honorer untuk menyampaikan keberatan dan mencari kejelasan atas proses seleksi PPPK yang dinilai menyisakan banyak pertanyaan.
Dalam forum tersebut, perwakilan tenaga honorer menyoroti dugaan adanya peserta yang dinyatakan lulus seleksi meskipun sudah tidak aktif bekerja, namun tetap memiliki surat keterangan aktif sebagai salah satu syarat administrasi.
DPRD Kabupaten Konawe saat menggelar RDP dan menghadirkan BKPSDM serta honorer. Foto Arsya
Ketua Forum Honorer Aktif, Andriyadi, menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut rasa keadilan bagi ribuan honorer yang selama ini mengabdi.
“Kami meminta seluruh dokumen seperti slip gaji, absensi, hingga surat keterangan aktif diperiksa ulang secara menyeluruh. Kami yakin dari situ akan terlihat apakah ada permainan oknum tertentu atau tidak,” ujar Andriyadi dalam rapat yang berlangsung cukup dinamis.
Ia mengungkapkan, forum yang dipimpinnya telah melakukan penelusuran terhadap ratusan data peserta. Dari sekitar 400 data yang diperiksa, sebanyak 148 di antaranya dinilai tidak memenuhi syarat (TMS).
“Angka ini kemungkinan bertambah jika verifikasi dilakukan lebih dalam. Kami ingin seleksi ini benar-benar bersih dan adil,” katanya.
Andriyadi menyatakan pihaknya akan terus mengawal proses verifikasi hingga selesai.
“Kami berharap DPRD tetap konsisten mengawal persoalan ini. Jika memang ada manipulasi data, harus diungkap dan ditindak tegas,” katanya.
DPRD Kabupaten Konawe saat menggelar RDP terkait Dugaan Data Tak Akurat di Seleksi PPPK. Foto Arsya
Menanggapi tudingan tersebut, Kepala BKPSDM Konawe Suparjo menegaskan bahwa proses seleksi PPPK telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, baik di tingkat daerah maupun nasional. Ia menyebut seluruh berkas peserta telah diverifikasi secara berlapis oleh panitia seleksi.
“Seluruh dokumen telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat. Jika ada kekurangan administrasi, kami memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan perbaikan sesuai mekanisme,” paparnya.
Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredakan kekhawatiran para honorer yang merasa ada sejumlah kejanggalan di lapangan. Sejumlah peserta RDP bahkan meminta adanya audit independen terhadap dokumen administrasi sebagai langkah memastikan transparansi proses seleksi.
Ketua DPRD Konawe I Made Asmaya menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan mengawal seluruh aspirasi honorer hingga tuntas. Ia menyebut RDP ini sebagai langkah awal dalam mengurai persoalan yang mencuat.
DPRD Kabupaten Konawe saat melaksanakan RDP terkait seleksi PPPK. Foto Arsya
“Kami ada di tengah-tengah kalian. RDP hari ini baru permulaan. Kami akan menggelar rapat lanjutan dan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar persoalan ini bisa diselesaikan secara menyeluruh,” urainya.
I Made juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen aparatur negara. Ia memastikan DPRD akan menguji setiap data dan fakta secara objektif.
“Kami akan menguji semua informasi yang masuk. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan, apalagi jika ada praktik yang melanggar aturan. Transparansi adalah kunci,” tegasnya.
Pada dasarnya, DPRD Konawe menyatakan akan membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti hasil RDP, termasuk melakukan pendalaman data dan membuka ruang dialog lanjutan dengan pihak terkait.
“Langkah ini diharapkan mampu meredam polemik sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh tenaga honorer,” tandasnya.
Selain membahas dugaan manipulasi data, RDP juga menyoroti perlunya perbaikan sistem seleksi ke depan agar lebih transparan dan akuntabel. Sejumlah anggota dewan mengusulkan penggunaan sistem digital terintegrasi untuk meminimalisasi potensi penyalahgunaan dokumen administrasi, serta meningkatkan pengawasan lintas instansi. (adv)
Komentar