KENDARI, TERASSULTRA.COM – Partai NasDem diminta menjelaskan secara terbuka alasan mengganti La Ode Tariala dari posisi Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra).
Permintaan tersebut disampaikan kader senior Partai NasDem Sultra, Jurni. Ia menilai pergantian Ketua DPRD Sultra harus disertai alasan yang jelas agar tidak menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat.
“Pergantian ini saya pikir biasa, tapi publik juga akan bertanya, dalam satu tahun mengganti dua orang itu, alasan Ali Mazi apa. Jadi harus dijelaskan juga ke publik. Kalau mengganti ketua adalah hak partai, posisi Tariala jadi ketua juga kan ditunjuk oleh partai. Sekarang ketika Tariala itu diganti juga harus ada alasannya,” kata Jurni kepada media ini, Jumat (28/8/2026).
Menurut Jurni, dinamika pergantian pimpinan DPRD Sultra dari Partai NasDem tersebut berpotensi berdampak terhadap citra partai di daerah.
Ia menyoroti proses pergantian pimpinan yang sebelumnya menunjuk Syahrul Said, kemudian digantikan lagi oleh Sudarmanto.
“Artinya kalau saya jadi Surya Paloh, ini kan sama juga merusak tatanan Partai NasDem yang ada di Sultra. Karena dalam sebuah organisasi kalau di internal sudah saling dipertengkarkan seperti ini, artinya NasDem sedang mengerdilkan diri di Sultra,” bebernya.
Jurni bahkan menilai pola kepemimpinan seperti itu dapat membuat Partai NasDem kehilangan kepercayaan kader dan masyarakat.
“Saya yakin kalau cara Ali Mazi memimpin partai seperti ini, maka sama dengan Partai NasDem akan mundur ke depannya,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan Partai NasDem mendapatkan posisi Ketua DPRD Sultra tidak semata-mata merupakan hasil kerja struktur partai. Terdapat kerja keras individu para calon legislatif hingga akhirnya partai mampu memperoleh kekuatan politik di DPRD Sultra.
“Posisi kekuatan Partai NasDem saat ini harus diingat bahwa dalam penataan partai sampai NasDem dapat posisi ketua di Sultra, ini bukan kerja partai, tapi kerja individu-individu yang dilakukan oleh para calon itu sendiri,” ungkapnya.
Karena itu, Jurni khawatir jika kader justru dipertontonkan dengan konflik internal dan pergantian jabatan tanpa penjelasan yang terbuka, hal tersebut dapat membuat masyarakat maupun calon kader berpikir ulang untuk bergabung dengan NasDem.
“Kalau kader dipertontonkan seperti ini, orang akan takut untuk berpartai di Partai NasDem,” tegasnya.
Jurni juga mempertanyakan slogan restorasi yang selama ini melekat dengan Partai NasDem. Ia menilai kondisi internal partai di Sultra saat ini justru perlu menjadi bahan evaluasi bagi elite NasDem di tingkat pusat.
“NasDem yang kita kenal dengan slogannya restorasi, apakah ini restorasi yang benar? Kalau mau kita buka-bukaan di Partai NasDem, justru di kepemimpinan saat ini bukan lagi restorasi, tetapi yang terjadi adalah bayar-membayar,” katanya.
Lebih jauh, Jurni menegaskan bahwa publik berhak mendapatkan penjelasan mengenai alasan pergantian Tariala. Menurutnya, alasan pergantian tidak cukup hanya disebut sebagai kewenangan atau hak partai.
“Publik juga harus tahu, mengganti ketua ini sebenarnya alasannya apa. Itu harus dijelaskan ke publik, jangan hanya karena hak partai. Partai itu kan dipilih oleh rakyat, rakyat Sultra harus dijelaskan,” katanya
Ia meminta Ketua DPW NasDem Sultra, Ali Mazi, menjelaskan secara terbuka alasan pergantian tersebut, khususnya kepada masyarakat di daerah pemilihan Muna.
“Karena sudah menjadi berita berkelanjutan, sekarang saatnya Ali Mazi menjelaskan ke masyarakat Sultra, khususnya Dapil Muna, untuk menjelaskan kesalahan Tariala yang ini loh sehingga harus diganti,” ujarnya.
Menurut Jurni, masyarakat di Dapil Muna juga memiliki kepentingan untuk mengetahui alasan pergantian tersebut karena Tariala merupakan representasi politik masyarakat dari daerah pemilihan tersebut.
“Kalau seandainya saya menjadi masyarakat Dapil Muna, saya akan ingin tanyakan hal itu. Karena Tariala itu perpanjangan Dapil Muna untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat di sana. Sekarang dengan pergantian ketua, ini kan berarti menghilangkan rasa tanggung jawabnya dapil di sana,” katanya.
Jurni juga meminta Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mencermati dinamika yang terjadi di Sultra. Ia mempertanyakan apakah informasi yang diterima Surya Paloh terkait proses pergantian Ketua DPRD Sultra sudah disampaikan secara utuh dan benar.
“Saya pikir NasDem harus mengoreksi diri, khususnya Surya Paloh. Surya Paloh ini kan tokoh nasional, dengan cara seperti apakah Surya Paloh itu betul menerima informasi yang benar dalam proses mengganti ketua ini. Ini kan mengganti ketua tanpa alasan yang jelas,” tuturnya.
Ia menilai pergantian pimpinan sebenarnya dapat dipahami publik apabila terdapat alasan yang konkret, seperti pengunduran diri atau persoalan hukum.
“Kan bisa saja begini, mengganti ketua karena dia mengundurkan diri, atau ada persoalan hukum. Nah, ini tidak alasan yang jelas ke publik, tiba-tiba mengganti dan menyebutkan itu adalah hak partai. Memang begini cara NasDem berdemokrasi?” kata Jurni.
Sebagai partai yang membawa semangat restorasi dan perubahan, NasDem seharusnya tidak mempertontonkan konflik internal semacam itu kepada masyarakat Sultra.
“NasDem sebagai partai restorasi tidak boleh mempertontonkan ini di Sulawesi Tenggara,” paparnya.
Jurni bahkan menilai dinamika tersebut dapat menjadi catatan negatif terhadap citra Partai NasDem di mata masyarakat Sultra.
“Saya anggap partai ini bukan lagi berada pada posisinya sebagai partai perubahan. Jadi saya anggap ini Partai NasDem berada pada posisi partai yang dianggap masyarakat partai tidak bagus. Saya pikir sama saja kalau cara NasDem mengganti kadernya seperti ini,” katanya.
Jurni menyetil kepemimpinan Ali Mazi di tubuh NasDem Sultra. Ia menyebut pergantian kader dan sejumlah informasi yang beredar terkait rekomendasi politik perlu menjadi evaluasi internal partai.
“Kalau kita lihat kepemimpinan Ali Mazi ini setiap saat dia ganti. Apalagi kita dengar kemarin informasi orang yang sudah membayar sekian tapi tidak dapat rekomendasi. Saya pikir ini catatan negatif masyarakat Sultra terhadap Partai NasDem,” tandasnya.
Penulis: Arsya
Komentar