KENDARI, TERASSULTRA.COM – Ratusan pengemudi transportasi online bersama massa dari Lembaga Gerbang Kampus menggelar aksi demonstrasi di Polda Sultra, Kendari, Rabu, 29 April 2026. Mereka menuntut aparat kepolisian bertindak tegas terhadap praktik intimidasi yang diduga dilakukan oknum preman di sejumlah pelabuhan.
Aksi ini dipicu oleh meningkatnya laporan kekerasan verbal hingga ancaman fisik terhadap pengemudi yang hendak menjemput penumpang. Massa juga mendesak evaluasi terhadap aparat di wilayah pelabuhan yang dinilai gagal memberikan perlindungan.
Perwakilan driver, Albar, mengatakan para pengemudi kerap diperlakukan kasar saat beroperasi, terutama di kawasan pelabuhan.
“Driver bukan hanya dimaki, tapi juga diancam. Bahkan ada yang sempat ditodong senjata tajam. Ini sudah masuk kategori intimidasi serius,” jelasnya dalam orasinya.
Menurut dia, intimidasi paling sering terjadi di tiga titik utama, yakni pelabuhan kapal malam tujuan Wawonii, pelabuhan nusantara, dan pelabuhan bungkutoko. Di lokasi tersebut, pengemudi online disebut kerap dilarang mengambil penumpang oleh kelompok tertentu yang mengklaim wilayah operasi mereka.
“Alasannya klasik, katanya sudah ada asosiasi. Tapi aturan itu sepihak dan tidak punya dasar hukum yang jelas,” kata Albar.
Pihaknya menilai pembiaran terhadap praktik tersebut berpotensi mengganggu ketertiban umum sekaligus merugikan masyarakat yang bergantung pada layanan transportasi online.
Dalam aksinya, pihaknya menyampaikan lima tuntutan kepada Polda Sultra dan Pemerintah Kota Kendari. Ia mendesak kepolisian mengeluarkan pernyataan resmi bahwa tidak ada larangan operasional bagi driver online di kawasan pelabuhan.
Selain itu, pihaknya juga meminta jaminan keamanan bagi pengemudi yang mengantar maupun menjemput penumpang. Selain itu, pihaknya mendesak Wali Kota Kendari turun tangan untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak.
Tuntutan lain yang disuarakan adalah evaluasi terhadap aparat di lapangan. Massa meminta Polri, khususnya jajaran Polda Sultra, mencopot Kepala KP3 dan Kapolsek Kandai jika terbukti tidak mampu menertibkan praktik intimidasi.
“Kami minta Kapolda tegas. Kalau aparat di bawah tidak mampu menjamin keamanan, copot. Jangan biarkan premanisme tumbuh di ruang publik,” tegas Albar.
Selain itu, massa juga menolak keberadaan kelompok atau asosiasi di pelabuhan yang memberlakukan aturan sepihak dan dinilai merugikan pengemudi serta masyarakat.
Hingga aksi berlangsung, belum ada pernyataan dari pihak kepolisian terkait tuntutan tersebut. Massa menyatakan akan terus mengawal kasus ini dan membuka kemungkinan aksi lanjutan jika tidak ada langkah konkret dari aparat.
“Kalau tidak ada tindakan tegas, kami akan kembali turun dengan massa yang lebih besar,” tandas Albar.
Penulis: Arsya
Komentar