KENDARI, TERASSULTRA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Panitia Khusus (Pansus) menggelar rapat untuk membahas program rencana kerja dewan tahun 2025. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Pansus, Ardin berlangsung di Gedung B DPRD Sultra, Selasa (17/12/2024), dan dihadiri sejumlah anggota pansus lainnya.
Dalam rapat tersebut, Ardin meminta Sekretaris Dewan (Sekwan) menyampaikan garis besar atau kisi-kisi terkait rencana kerja yang telah diprogramkan untuk tahun mendatang. Hal ini dilakukan untuk memastikan program kerja dewan berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah.
“Kami meminta Sekwan untuk menyampaikan kisi-kisi rencana kerja yang telah diprogramkan untuk tahun 2025. Ini penting agar semua anggota memahami arah kebijakan yang akan dilakukan ke depan,” ujar Ardin saat membuka rapat.
Melalui rapat pansus ini, DPRD Sultra menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan kinerja lembaga legislatif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Rapat berlangsung selama satu hari penuh, dengan pembahasan difokuskan pada langkah strategis untuk mewujudkan rencana kerja yang efektif dan efisien.
Ardin juga menegaskan bahwa DPRD Sultra akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas program kerja agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk memastikan setiap program yang dirancang mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat Sultra,” tutupnya.
Plt Sekwan DPRD Sultra, Andi Rajallangi Sadapotto yang turut hadir dalam rapat tersebut, memaparkan bahwa sebagian besar program kerja yang telah direncanakan untuk 2025 tidak jauh berbeda dengan program pada periode sebelumnya. Namun, terdapat beberapa penyesuaian yang sedang dipertimbangkan, salah satunya adalah program wawasan kebangsaan.
“Program wawasan kebangsaan saat ini sedang dipertimbangkan lebih lanjut. Sementara itu, program lainnya seperti reses triwulanan dan kegiatan rutin lainnya tetap menjadi prioritas,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyebutkan adanya program peningkatan kapasitas dan sumber daya anggota DPRD. Program ini akan melibatkan pelatihan (Diklat) dan workshop yang bekerja sama dengan kementerian terkait dan berbagai pemangku kepentingan (Stakeholder).
“Program diklat dan workshop ini dirancang untuk memperkuat kapasitas anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kerja sama dengan kementerian dan stakeholder akan memastikan materi pelatihan relevan dan aplikatif,” tambahnya.
Salah satu agenda yang juga dibahas dalam rapat pansus adalah rencana kerja terkait Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper). Menurut Andi Rajallangi Sadapotto, program Sosper ini telah dimasukkan dalam rencana kerja, namun pelaksanaannya masih bergantung pada alokasi anggaran yang tersedia.
“Sosper akan dilaksanakan jika anggaran mencukupi. Untuk saat ini, rencana tersebut masih dalam tahap penyusunan dan belum dapat dipastikan,” tandasnya.
Dengan adanya pembahasan ini, DPRD Sultra berharap dapat melahirkan kebijakan yang lebih terarah dan optimal dalam mendukung pembangunan di wilayah Sulawesi Tenggara pada tahun 2025.
Penulis: Arsya
Komentar