JAKARTA, TERASSULTRA.COM – Di tengah polemik seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan kekhawatiran tenaga honorer yang belum terakomodasi dalam sistem nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), bergerak cepat melakukan lobi langsung ke pemerintah pusat.
Dipimpin Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, rombongan lintas komisi melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Bina Keuangan, dan Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sabtu, 11 Januari 2025.
Kunjungan tersebut menjadi langkah strategis DPRD Konawe untuk memastikan seluruh tenaga honorer di daerah itu memiliki peluang yang sama dalam proses penataan kepegawaian nasional. Fokus utama pembahasan adalah sinkronisasi data honorer daerah dengan basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta memperjuangkan kebijakan afirmasi bagi honorer yang telah lama mengabdi namun belum lulus seleksi PPPK.
“Kami berkoordinasi langsung dengan Kemendagri sebagai induk kepegawaian daerah, juga KemenPAN-RB dan BKN sebagai lembaga teknis yang mengelola data honorer. Tujuannya jelas, memastikan tenaga honorer di Konawe tidak tertinggal dalam proses nasional,” ungkap I Made Asmaya saat dihubungi melalui telepon seluler dari Jakarta.
DPRD Kabupaten Konawe saat pose bersama dengan Kementerian Dalam Negeri usai mengadu nasib honorer di Kabupaten Konawe. Foto Arsya
Menurutnya, kunjungan tersebut bukan sekadar agenda formal, melainkan bagian dari tanggung jawab politik DPRD dalam memperjuangkan kepastian nasib ribuan tenaga honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik di daerah. Ia menilai, banyak honorer telah bekerja bertahun-tahun namun masih berada dalam ketidakpastian status.
“Kami ingin memastikan seluruh tenaga honorer yang telah bekerja dan mengabdi di Konawe benar-benar tercatat dalam database BKN. Jika data mereka valid dan terverifikasi, maka peluang diangkat menjadi ASN melalui jalur PPPK akan semakin terbuka,” katanya.
I Made Asmaya menekankan bahwa momentum kunjungan tersebut sangat krusial karena berdekatan dengan tenggat waktu pendataan honorer nasional yang dijadwalkan berakhir pada 15 Januari 2025. Ia menyebut, keterlambatan pendataan bisa berakibat fatal bagi honorer yang belum masuk sistem.
“Batas waktu pendataan tinggal beberapa hari lagi. Karena itu, kami bergerak cepat agar tidak ada tenaga honorer di Konawe yang tertinggal hanya karena persoalan administrasi,” bebernya.
DPRD Kabupaten Konwe saat diterima Kementerian Dalam Negeri terkait honorer di Kabupaten Konawe. Foto Arsya
Dalam pertemuan dengan pejabat kementerian, DPRD Konawe juga menyoroti dinamika seleksi PPPK yang memicu polemik di sejumlah daerah, termasuk dugaan ketimpangan peluang antara honorer lama dan peserta baru. Menurut Made Asmaya, pemerintah pusat perlu mempertimbangkan kebijakan yang lebih humanis bagi honorer yang telah lama mengabdi namun belum berhasil lolos seleksi.
“Kami berharap ada kebijakan afirmasi. Banyak honorer yang sudah puluhan tahun bekerja tetapi belum beruntung dalam seleksi. Mereka tetap harus mendapat perhatian negara,” ucap politisi PDI Perjuangan tersebut.
Selain itu, DPRD Konawe juga meminta adanya panduan teknis yang lebih jelas bagi pemerintah daerah dalam melakukan verifikasi data honorer. Hal ini dinilai penting agar tidak terjadi kesalahan administrasi yang dapat merugikan tenaga honorer maupun pemerintah daerah.
Dalam kesempatan yang sama, I Made menyampaikan aspirasi tenaga honorer dari berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga tenaga teknis di pemerintahan desa. Pihaknya menekankan bahwa tenaga honorer memiliki peran vital dalam menjaga keberlangsungan layanan publik di daerah.
“Kami membawa langsung suara mereka ke pusat. Ini bukan sekadar kunjungan kerja biasa, tetapi bentuk tanggung jawab moral kami kepada masyarakat Konawe,” jelasnya.
DPRD Kabupaten Konawe saat pose bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi usai mengadu terkait honorer di Kabupaten Konawe. Foto Arsya
Tak hanya itu, I Made Asmaya juga mengimbau kepada seluruh tenaga honorer di Konawe agar proaktif memastikan data mereka telah terdaftar dan mengikuti seluruh tahapan seleksi yang ditetapkan pemerintah. Ia meminta agar honorer yang belum mengikuti seleksi segera mendaftarkan diri sebelum batas waktu berakhir.
“Kami mengingatkan seluruh tenaga honorer untuk memastikan datanya lengkap dan valid. Jangan sampai ada yang tertinggal hanya karena tidak memperhatikan proses administrasi,” tuturnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa hasil koordinasi dengan kementerian terkait masih menunggu tindak lanjut lebih lanjut, terutama menyangkut kebijakan khusus bagi honorer yang belum lulus seleksi. DPRD Konawe, kata dia, akan terus mengawal perkembangan tersebut hingga ada kejelasan kebijakan dari pemerintah pusat.
“Kami tidak akan berhenti di sini. Setelah kembali ke daerah, kami akan melakukan rapat lanjutan dan memastikan semua informasi dari kementerian tersampaikan dengan jelas kepada tenaga honorer,” tandasnya. (adv)
Komentar