KENDARI, TERASSULTRA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengapresiasi upaya Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, dalam melakukan pembangunan berdasarkan data dasar.
Hal itu diungkapkan langsung Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Saleh dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama Pj Gubernur, Bupati dan Walikota di kantor Gubernur Sultra.
Dikatakannya pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Program Data Desa Presisi (DDP). Ia ingin Program DDP berjalan di seluruh Kabupaten dan Kota di Sultra.
“Kami mengapresiasi upaya Pj Gubernur Sultra dalam membangun data dasar, melakukan pembangunan berdasarkan data. Kami akan membuat Peraturan Daerah (Perda) terkait DDP,” bebernya, (2/10/2023).
Selain pimpinan DPRD dan para Kepala Daerah, Rakor juga diikuti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tingkat I dan II. Hadir pula serta Pelaksana Harian (Plh) Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Imelda.
Selain membuat Perda, Abdurrahman Salahe mengajak Forkopimda tingkat I dan II untuk mendukung Program DDP. Menurutnya, Program DDP akan membuat pembangunan di Sultra berjalan terencana, terukur, tepat sasaran, serta berkesinambungan.
Abdurrahman Saleh menekankan, adanya pandemi Covid-19 mengajarkan para pemangku kebijakan tentang pentingnya data akurat. “Data akurat bermanfaat bagi percepatan dan akurasi pemberian bantuan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Ia meyakini, kehadiran DDP di Sultra juga akan mempercepat sejumlah program prioritas Pemerintah Pusat. Di antaranya pengendalian inflasi, penuntasan kemiskinan ekstrem, serta penurunan angka stunting.
“Dalam melakukan perencanaan, kita harus menggunakan pendekatan akademik dan produktif. Kalau datanya bagus, perencanaan dan hasilnya juga akan bagus,” paparnya.
Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto pada kesempatan yang sama menginstruksikan jajaran pemerintah mengadopsi Program DDP. Terlebih, program ini telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dengan baik.
Menurutnya, data tersebut akan menjadi basis kebijakan pembangunan di segala bidang. “Insyaallah tahun depan kita dapat melaksanakannya di seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Sultra,” kata Andap.
Andap Budhi Revianto meminta dukungan DPRD Provinsi Sultra, agar formulasi DDP masuk dalam agenda prioritas 2023. Dengan begitu, program tersebut memiliki aspek legalitas dalam proses implementasi ke depan.
“Kita berjuang bersama, untuk melahirkan Perda tentang penyelenggaran pemerintahan daerah berbasis data presisi,” tandasnya.
Penulis: Andri
Komentar