KENDARI, TERASSULTRA.COM – Gubernur Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR) disebut melaporkan sejumlah mahasiswa di Jakarta ke pihak kepolisian terkait dugaan pengrusakan Kantor Penghubung Pemprov Sultra.
Puluhan mahasiswa sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa menuntut janji pembangunan Asrama Mahasiswa Bumi Anoa di Jakarta. Namun, aksi tersebut berujung pada pelaporan ke polisi dan penangkapan puluhan mahasiswa.
Merespons situasi itu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dapil Sultra, Umar Bonte, meminta Gubernur ASR untuk mencabut laporan tersebut dan mengedepankan dialog daripada pendekatan hukum.
“Saya sudah jaminkan mereka (mahasiswa), dan sekarang mereka sudah keluar. Tapi masalahnya belum selesai selama laporan itu belum dicabut. Saya minta Pemda Sultra untuk segera menarik laporan ini,” tegasnya, Kamis (9/10/2025).
Ia menilai langkah hukum terhadap mahasiswa terlalu berlebihan, apalagi mereka masih berstatus mahasiswa baru yang sedang belajar memahami dunia kampus dan pergerakan.
“Mereka ini anak-anak muda yang masih polos. Mereka hanya ingin menyampaikan aspirasi soal janji pembangunan asrama. Tidak semestinya mereka harus dipenjara hanya karena bersuara,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Umar Bonte juga mengingatkan bahwa mahasiswa adalah bagian penting dari perjalanan demokrasi bangsa, bukan ancaman yang harus dibungkam.
“Kalau setiap kritik dibalas dengan laporan polisi, bagaimana mereka belajar berdemokrasi. Mereka ini harapan orang tua di kampung, bukan pelaku kejahatan. Pemerintah seharusnya menjadi orang tua yang bijak, bukan pihak yang menakuti,” jelasnya.
Menurutnya, persoalan ini seharusnya diselesaikan melalui pendekatan persuasif. Ia juga menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga laporan kepolisian benar-benar dicabut.
“Saya akan terus dorong agar laporan itu dicabut. Tidak boleh ada mahasiswa Sultra yang dikriminalisasi hanya karena menuntut janji pemerintah,” tandas Umar Bonte.
Penulis: Andri
Komentar