KENDARI, TERASSUTRA.COM – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Sulawesi Tenggara (Sultra) melonjak tajam pada 2026. Jika tahun lalu program tersebut hanya menyasar sekitar 3.077 rumah masyarakat kurang mampu, tahun ini jumlahnya meningkat lebih dari tiga kali lipat menjadi 10 ribu unit.
Lonjakan alokasi bantuan itu mengemuka dalam pertemuan Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Jakarta, Selasa, 2 Juni 2026.
Awalnya, pemerintah pusat menetapkan alokasi BSPS untuk Sultra sebanyak 9.350 unit rumah pada 2026. Namun setelah pertemuan tersebut, Kementerian PKP menambah kuota sebanyak 650 unit sehingga total bantuan mencapai 10 ribu rumah.
“Bedah rumah meningkat luar biasa. Tahun lalu sekitar 3.000 unit, sekarang mencapai 10.000 unit,” kata Maruarar seusai pertemuan.
Menurut dia, peningkatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pengurangan rumah tidak layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah di daerah.
Tak hanya itu, Maruarar mengatakan pemerintah tidak hanya fokus pada renovasi fisik rumah warga. Program perumahan, kata dia, kini mulai diintegrasikan dengan skema pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui akses pembiayaan usaha.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya memiliki rumah yang layak, tetapi juga punya akses penguatan ekonomi keluarga,” bebernya.
Salah satu skema yang disiapkan pemerintah ialah integrasi BSPS dengan program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. PNM Mekaar sendiri merupakan program pembiayaan kelompok bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro.
Pemerintah berharap kombinasi program tersebut dapat membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan, bukan hanya lewat penyediaan hunian layak, tetapi juga melalui penguatan usaha kecil keluarga.
Andi Sumangerukka menyambut positif peningkatan alokasi BSPS tersebut. Tambahan kuota hingga mencapai 10 ribu unit menjadi sinyal kuat perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan perumahan masyarakat di Sultra.
“Ini tentu kabar baik bagi masyarakat Sultra, khususnya warga kurang mampu yang selama ini masih tinggal di rumah tidak layak huni,” jelasnya.
Ia memastikan Pempropv Sultra akan menindaklanjuti program tersebut bersama pemerintah kabupaten dan kota agar pelaksanaannya tepat sasaran.
Persoalan rumah layak huni tambahnya masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah Sultra, terutama di kawasan pesisir dan pedesaan. Karena itu, peningkatan kuota BSPS dinilai akan berdampak besar terhadap kualitas hidup masyarakat.
“Kami ingin program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan,” tandasnya.
Penulis: Andri
Komentar