KENDARI, TERASSULTRA.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat untuk meningkatkan gizi pelajar justru memunculkan persoalan serius di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra). Salah satu dapur penyedia MBG di daerah tersebut diketahui beroperasi tepat di bawah sarang burung walet.
Kondisi ini langsung memicu kekhawatiran publik. Pasalnya, lokasi dapur yang tidak memenuhi standar kesehatan dinilai berpotensi membahayakan keselamatan siswa penerima makanan.
Dewan Pembina Aliansi Pemuda dan Pelajar Sulawesi Tenggara (AP2 Sultra), La Ode Hasanuddin Kansi, menegaskan bahwa dapur semacam itu seharusnya segera ditutup dan tidak boleh lagi digunakan.
“Ini sangat membahayakan siswa. Jangan sampai ada korban keracunan hanya karena dapurnya tidak memenuhi standar. Pemerintah harus tegas mencabut izin dapur MBG di bawah sarang walet,” tegasnya saat ditemui di Kendari, Senin (29/9/2025).
Tak hanya soal higienitas, Hasanuddin menyoroti terkait dugaan praktik penyalahgunaan dalam pengelolaan MBG. Dirinya menyebut ada indikasi bahwa program yang semestinya menjadi wujud kepedulian Presiden RI terhadap gizi pelajar justru dijadikan ajang mencari keuntungan oleh oknum pengelola dapur.
“Bayangkan, jika satu kecamatan dapurnya mengelola makanan untuk 3.000 siswa, keuntungan yang ditaksir bisa mencapai Rp9 juta per hari. Padahal yang kita bicarakan bukan soal untung atau rugi, melainkan soal kelayakan dapur dan keamanan makanan bagi anak-anak,” ungkapnya.
Menurutnya, temuan di lapangan menunjukkan banyak dapur MBG yang jauh dari standar operasional prosedur (SOP) Badan Gizi Nasional (BGN). Selain berdiri di bawah sarang walet, ada pula dapur yang mencuci peralatan makan langsung di tanah.
Dalam kesempatan itu, Hasanuddin menyebut pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran besar untuk program MBG. Tujuannya bukan hanya memenuhi gizi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga menekan angka stunting, memperkuat kualitas sumber daya manusia, hingga memberdayakan UMKM lokal.
Namun Hasanuddin menilai, cita-cita besar itu terancam gagal apabila pengawasan di daerah lemah dan standar dapur diabaikan.
“Bagaimana tujuan pemerintah pusat mau tercapai, kalau masih banyak dapur yang tidak layak. Ini mengkhianati semangat program nasional. Kami minta BGN segera turun tangan, audit dapur-dapur yang bermasalah, dan tindak tegas pengelolanya,” jelasnya.
Dengan demikian, ia menekan Sultra harus belajar dari kasus-kasus keracunan makanan yang pernah terjadi akibat kelalaian penyelenggara program serupa
“Kalau pengawasan diperketat, saya yakin Sultra bisa bebas dari kasus keracunan MBG. Jangan sampai ada siswa yang menjadi korban hanya karena kecerobohan pengelola,” tandasnya.
Penulis: Arsya
Komentar