KENDARI, TERASSULTRA.COM – Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut) terus melakukan langkah-langkah strategis dalam memperkuat kapasitas birokrasi guna mendukung terwujudnya visi dan misi daerah. Salah satu langkah tersebut adalah pelaksanaan Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama Eselon II B, yang resmi dibuka oleh Bupati Konut, Ikbar, pada Selasa (29/4/2025) di Kendari.
Sebanyak 21 pejabat eselon II B mengikuti kegiatan tersebut, yang digelar sebagai bentuk penilaian objektif terhadap kompetensi manajerial dan kinerja strategis aparatur sipil negara (ASN) dalam memimpin organisasi perangkat daerah (OPD). Uji kompetensi ini digelar selama tiga hari, mulai dari tanggal 28 hingga 30 April 2025, dan diikuti oleh pejabat dari berbagai instansi teknis di lingkup Pemkab Konut.
Acara pembukaan turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe Utara, Safruddin yang juga bertindak sebagai Ketua Panitia Uji Kompetensi, serta tim panitia seleksi (pansel) yang terdiri dari unsur akademisi dan pejabat senior.
Penegasan Komitmen Bupati Ikbar
Bupati Konawe Utara, Ikbar saat membuka Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama Eselon II B. Foto Andri
Dalam sambutannya, Bupati Ikbar menekankan bahwa pelaksanaan uji kompetensi ini merupakan amanat dari regulasi dan bagian integral dari sistem merit yang berlaku dalam tata kelola ASN. Menurutnya, proses ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya serius untuk memastikan bahwa setiap pejabat yang memimpin OPD memiliki kompetensi, integritas, serta kemampuan manajerial yang mumpuni.
“Uji kompetensi ini menjadi penting karena menjadi strategi dalam peningkatan kualitas ASN sesuai harapan pemerintah dan masyarakat Konawe Utara. Kita ingin birokrasi kita dikelola oleh orang-orang yang mampu, adaptif, dan sejalan dengan arah kebijakan kepala daerah,” ujar Ikbar.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa jabatan pimpinan tinggi bukanlah hak, melainkan kepercayaan yang dibarengi dengan tanggung jawab besar terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, dirinya meminta seluruh peserta untuk mengikuti tahapan uji kompetensi dengan serius, objektif, dan penuh integritas.
“Saya ingin tegaskan bahwa tujuan uji kompetensi ini bukan untuk mencari siapa yang paling dekat, tapi siapa yang paling siap dan paling mampu menjalankan visi dan misi daerah. Karena saya percaya, OPD adalah mesin utama penggerak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ikbar juga menitipkan pesan kepada tim panitia seleksi untuk bekerja secara profesional dan obyektif dalam menilai peserta. Ia berharap hasil akhir dari proses ini akan melahirkan pemimpin OPD yang kuat, progresif, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan ke depan.
“Saya minta kepada panitia seleksi agar proses ini betul-betul menghasilkan pejabat yang berkualitas. Kami ingin lima tahun ke depan, OPD dipimpin oleh sosok yang bisa menggerakkan organisasi, mampu berpikir strategis, dan loyal terhadap agenda perubahan,” tambah Ikbar.
21 Pejabat Mengikuti Tahapan Seleksi
Sementara itu, Ketua Panitia Uji Kompetensi, Safruddin, menjelaskan bahwa kegiatan ini dibagi dalam dua tahapan utama, yaitu evaluasi kinerja dan uji kompetensi. Untuk evaluasi kinerja, terdapat dua pejabat yang menjadi sasaran, yakni Kepala Dinas Sosial dan Kepala BKPSDM. Sedangkan untuk uji kompetensi, terdapat 19 pejabat eselon II B lainnya yang diuji berdasarkan aspek-aspek manajerial, teknis, dan sosial kultural.
Pejabat Pemda Konut saat Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama Eselon II B. Foto Andri
Adapun nama-nama pejabat yang mengikuti uji kompetensi di antaranya: Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala BPBD, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan SDM.
Kemudian Kepala Kesbangpol, Kepala PM-PTSP, Kepala Dinas Koperasi, Kepala Disdukcapil, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Kepala Bapperida, Inspektur Daerah, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
“Pelaksanaan uji kompetensi ini dirancang untuk menggali lebih dalam kemampuan peserta dalam aspek kepemimpinan, inovasi, pemahaman terhadap tata kelola pemerintahan, serta kemampuan dalam mengambil keputusan strategis,” jelas Safruddin.
Bagian dari Reformasi Birokrasi
Uji kompetensi ini menjadi bagian dari program reformasi birokrasi di tingkat daerah, di mana penempatan pejabat tidak lagi berdasarkan pendekatan politis semata, melainkan berbasis kualifikasi dan kinerja. Hal ini selaras dengan prinsip meritokrasi yang diatur dalam Undang-Undang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
Selain itu, hasil uji kompetensi ini juga akan menjadi dasar dalam melakukan rotasi, mutasi, dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Konawe Utara. Proses ini bertujuan untuk menempatkan ASN yang tepat pada posisi yang sesuai dengan keahliannya, sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih efisien dan efektif.
“Semoga pelaksanaan uji kompetensi dan evaluasi kinerja ini berjalan dengan lancar dan mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan bersama,” tandas Safruddin. (adv)
Komentar