KOLAKA, TERASSULTRA.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan komitmennya dalam mengatasi tantangan lingkungan hidup dengan pendekatan kolaboratif dan inovatif.
Hal ini tercermin dalam pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025 yang dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, Jumat (25/4/2025) di Ballroom Hotel Sutan Raja, Kolaka.
Mengusung tema “Inovasi Kolaboratif Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan untuk Indonesia Emas 2045”, Rakor ini dihadiri ratusan peserta dari berbagai kabupaten kota se-Sultra, unsur Forkopimda, akademisi, serta para pemerhati lingkungan hidup.
Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa Rakor ini merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurutnya, peran pemerintah provinsi sangat strategis dalam membina dan mengarahkan pemerintah kabupaten/kota dalam menata pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
“Lingkungan hidup bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi tanggung jawab kita bersama, dari pemerintah daerah hingga masyarakat. Rakor ini menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi dan membangun sinergi demi kelestarian lingkungan di Sulawesi Tenggara,” bebernya.
Gubernur Andi Sumangerukka bersama Wakil Gubernur Sultra, Hugua saat melaksanakan rakor di Kolaka. Foto Andri
Ia menekankan bahwa saat ini dunia menghadapi tiga krisis lingkungan utama yang saling terkait, yakni krisis perubahan iklim, polusi dan pencemaran lingkungan, serta krisis pengelolaan sampah. Ketiga isu ini juga menjadi tantangan utama di tingkat lokal yang harus segera ditangani dengan pendekatan sistemik dan melibatkan banyak pihak.
“Kita harus jujur bahwa pengelolaan sampah dan lingkungan di daerah kita masih menghadapi banyak kendala. Perlu ada roadmap yang jelas dan terukur, disertai regulasi dan langkah konkret yang sesuai kewenangan. Ini penting untuk percepatan penanganan lingkungan yang lebih maksimal,” tegas Andi Sumangerukka.
Mengutip data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2024, Gubernur menyampaikan bahwa total timbulan sampah dari 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara mencapai sekitar 185.119 ton. Dari jumlah itu, sekitar 60,9 persen berasal dari sampah rumah tangga.
“Ini angka yang besar, dan harus menjadi alarm bagi kita semua. Kalau tidak ditangani serius, maka akan jadi bom waktu bagi kesehatan dan daya dukung lingkungan,” imbuhnya.
Dalam konteks kebijakan, Gubernur Andi Sumangerukka meminta seluruh kepala daerah agar segera menindaklanjuti Surat Edaran Menteri LHK Nomor SE.1/MENLHK/PSLB3/PLB.0/2/2025 tentang akselerasi penuntasan sampah melalui penguatan peran TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle) dan bank sampah.
“Saya berharap Bupati dan Wali Kota tidak menunda-nunda penyusunan regulasi dan kebijakan yang inovatif dalam mengelola sampah. Kita harus bisa mengubah cara pandang bahwa sampah adalah masalah. Justru sebaliknya, ini potensi ekonomi yang besar jika dikelola dengan benar,” katanya.
Pose bersama usai dilaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025. Foto Andri
Lebih jauh, Gubernur Andi Sumangerukka juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses pengelolaan lingkungan. Menurutnya, edukasi lingkungan harus dimulai dari rumah tangga, sekolah, dan komunitas.
“Lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Kita harus ajak masyarakat untuk memilah sampah, mendaur ulang, dan memanfaatkan sampah organik menjadi kompos atau energi. Inilah bentuk nyata dari inovasi kolaboratif yang kita harapkan,” paparnya.
Tak hanya soal sampah, isu perubahan iklim juga menjadi perhatian utama. Gubernur menegaskan bahwa Sulawesi Tenggara sebagai daerah pesisir dan kepulauan memiliki kerentanan tinggi terhadap dampak krisis iklim, seperti kenaikan muka air laut, kekeringan, serta bencana hidrometeorologi.
“Menghadapi tantangan ini, kita perlu membangun sistem peringatan dini, memperkuat tata kelola sumber daya alam, serta mendorong transisi menuju energi ramah lingkungan. Pemerintah provinsi tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh dukungan dari semua pihak,” ungkapnya.
Rakor ini, lanjutnya, juga menjadi bagian dari kontribusi Sulawesi Tenggara dalam mendukung arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, menuju Indonesia Emas 2045.
“Kita ingin pembangunan yang berkelanjutan. Bukan sekadar membangun secara fisik, tetapi membangun peradaban yang menghargai lingkungan. Mari kita jadikan Rakor ini sebagai titik balik untuk melakukan akselerasi di bidang lingkungan hidup,” tandasnya.
Rakor tersebut turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sultra Hugua, Ketua DPRD Sultra La Ode Tariala, para Bupati dan Wali Kota se-Sultra, Ketua DPRD Kabupaten Kolaka, Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku, para pimpinan perguruan tinggi, kepala instansi vertikal, Kepala Dinas Lingkungan Hidup kabupaten kota se-Sultra, serta sejumlah organisasi dan komunitas lingkungan. (adv)
Komentar