BAUBAU, TERASSULTRA.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) secara resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, bersamaan dengan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Kedua agenda strategis ini dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayor Jenderal TNI (Purn) Andi Sumangerukka, Senin (14/4/2025), di Kota Baubau.
Kegiatan yang menjadi tonggak penting dalam arah pembangunan jangka menengah daerah ini dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan daerah, antara lain Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, serta Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilzam.
Turut hadir para anggota DPR RI dan DPD RI dapil Sultra, Forkopimda, para kepala daerah se-Sultra, pimpinan BUMD, akademisi, dunia usaha, serta elemen masyarakat sipil dan media.
Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menekankan pentingnya agenda Musrenbang dan Forum Konsultasi Publik sebagai media strategis untuk menyamakan arah dan persepsi pembangunan antara pusat dan daerah. Terlebih lagi, momen ini menjadi Musrenbang pertama dalam periode RPJMD 2025–2029, setelah dirinya dilantik sebagai Gubernur definitif pada 20 Februari 2025 lalu.
“Musrenbang kali ini bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi menjadi langkah awal yang menentukan arah lima tahun ke depan. Di sinilah kita merancang masa depan Sultra secara kolektif, menyusun strategi berdasarkan data, kebutuhan masyarakat, serta potensi daerah yang kita miliki,” ungkapnya.
Pose bersama usai dilaksanakan pembukaan Musrembang. Foto Andri
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Wamendagri dan perwakilan Bappenas atas kehadiran dan arahan strategisnya.
“Kehadiran para pejabat pusat menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah,” tambahnya.
Gubernur ASR menyoroti sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian bersama, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan. Menurutnya, dalam situasi fiskal yang masih terbatas, arah pembangunan harus fokus dan tepat sasaran.
“Kita harus jujur bahwa kemampuan fiskal daerah belum ideal. Oleh karena itu, perencanaan harus benar-benar menyentuh akar persoalan, terutama yang menyangkut kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Ia menjabarkan tiga prioritas pembangunan Sultra tahun 2026. Pertama, mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mendapatkan perlindungan sosial adaptif serta akses layanan dasar yang merata. Kedua, menumbuhkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan mendorong konektivitas wilayah, penguatan UMKM, dan inovasi berbasis potensi lokal.
Ketiga, membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan adaptif dengan birokrasi yang profesional dan menjunjung nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan religiusitas.
“Visi pembangunan kita lima tahun ke depan adalah Sulawesi Tenggara yang Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius. Ini bukan sekadar slogan, tapi pedoman moral dan arah kebijakan. Kita ingin pembangunan tumbuh secara inklusif dan berkeadilan,” tutur mantan Pangdam XIV/Hasanuddin tersebut.
Dalam kesempatan itu, ASR juga mengajak seluruh elemen untuk memperkuat komitmen kolaboratif dalam membangun Sultra secara berkelanjutan.
“Tanpa kolaborasi, tidak akan ada akselerasi. Saya mengajak semua pihak pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat sipil untuk berjalan bersama membangun daerah ini,” tutup Andi Sumangerukka.
Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka bersamaWakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk saat MoU. Foto Andri
Tema pembangunan tahun 2026, sebagaimana diputuskan dalam forum, adalah “Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Tema ini menjadi refleksi dari arah pembangunan nasional dan penjabaran prioritas RPJMD 2025–2029.
Deputi Bappenas, Medrilzam, dalam arahannya menekankan pentingnya perencanaan berbasis data dan kolaborasi multipihak.
“Perencanaan yang efektif hanya bisa dicapai jika daerah benar-benar memahami kekuatan, tantangan, dan aspirasi masyarakatnya. Dan ini perlu didukung dengan data yang solid serta kolaborasi antara pemda, sektor swasta, dan masyarakat sipil,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk yang hadir mewakili pemerintah pusat, menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD dan Forum Konsultasi Publik RPJMD ini harus menjadi wadah demokratis untuk menjaring aspirasi dan menyempurnakan dokumen perencanaan daerah.
“Perencanaan yang baik akan menentukan capaian pembangunan. Pemerintah daerah harus memastikan partisipasi masyarakat dan menjadikan musrenbang sebagai forum inklusif, bukan hanya simbolis,” ujar Ribka.
Ia juga membuka secara resmi Musrenbang RKPD 2026 dan Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025–2029 mewakili Menteri Dalam Negeri.
Salah satu hal menarik dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah pemilihan Kota Baubau sebagai lokasi pelaksanaan. Gubernur menyampaikan harapannya agar pelaksanaan Musrenbang tingkat provinsi ke depan dapat digelar secara bergiliran di kabupaten kota lainnya.
Hal ini, menurutnya, tidak hanya mendekatkan proses perencanaan kepada masyarakat daerah, tetapi juga bisa menjadi stimulan pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kita harus mendekatkan pusat kebijakan dengan rakyat. Saya berharap tahun-tahun mendatang, Musrenbang bisa digelar di seluruh kabupaten kota. Ini sekaligus memberikan efek berganda bagi ekonomi lokal,” tandasnya. (adv)
Komentar