KENDARI, TERASSULTRA.COM – Lembaga Aliansi Pemuda dan Pelajar (AP2) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Wali Kota Kendari Siska Karina Imran untuk segera melakukan reformasi birokrasi guna membersihkan aparatur pemerintahan dari praktik korupsi.
Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Pembina AP2 Sultra, La Ode Hasanuddin Kansi, yang menilai masih adanya indikasi praktik korupsi di tubuh Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari.
Menurutnya, keberanian dan ketegasan Wali Kota sangat diperlukan untuk memastikan bahwa birokrasi di Pemkot Kendari benar-benar bersih dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
“Kami meminta Wali Kota Siska Karina Imran untuk melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Jangan ada toleransi bagi oknum pejabat yang terlibat dalam praktik korupsi. Kota Kendari membutuhkan pemerintahan yang bersih dan transparan,” ujar Hasanuddin, Senin (3/3/2025).
Hasanuddin menegaskan bahwa masih ada laporan dan dugaan kuat terkait penyimpangan di beberapa instansi di lingkungan Pemkot Kendari. Beberapa di antaranya diduga berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran dan permainan proyek.
“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat mengenai dugaan korupsi di beberapa sektor, mulai dari pengelolaan anggaran hingga proyek-proyek infrastruktur yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ini harus menjadi perhatian serius bagi Wali Kota Kendari,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa tanpa adanya langkah tegas, praktik korupsi ini akan terus berkembang dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, AP2 Sultra meminta agar dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Kendari untuk memastikan penggunaan anggaran benar-benar transparan dan sesuai peruntukannya.
“Audit harus dilakukan secara terbuka dan hasilnya diumumkan kepada publik. Dengan begitu, masyarakat bisa mengetahui mana pejabat yang bekerja dengan jujur dan mana yang menyalahgunakan wewenangnya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Hasanuddin menegaskan bahwa AP2 Sultra akan terus mengawal kebijakan Pemkot Kendari agar berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Ia juga menekankan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran serta masyarakat dan lembaga pengawas independen.
“Kami di AP2 Sultra berkomitmen untuk terus mengawasi kinerja pemerintah daerah. Jika ada indikasi korupsi, kami tidak akan tinggal diam. Kami akan mendorong aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang terbukti menyalahgunakan jabatan,” katanya.
Menurutnya, Kota Kendari memiliki potensi besar untuk berkembang jika tata kelola pemerintahannya bersih dan transparan. Oleh karena itu, ia berharap Wali Kota Siska Karina Imran mampu mengambil langkah konkret dalam membersihkan birokrasi dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
“Kami ingin melihat Kota Kendari berkembang dengan birokrasi yang profesional, transparan, dan bersih dari korupsi. Untuk itu, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan berani dalam menindak setiap pelanggaran,” tandas Hasanuddin.
Penulis: Andri
Komentar