JAKARTA, TERASSULTRA.COM – Dewan Pembina DPP AP2 Indonesia, La Ode Hasanuddin Kansi (LHK), menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara (Sultra), Ridwan Bae, dalam mempercepat pembangunan Jembatan Buton-Muna.
Perjuangan Ridwan Bae selama bertahun-tahun untuk menghadirkan jembatan penghubung Pulau Buton dan Pulau Muna patut diapresiasi. Proyek tersebut dinilai bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi menjadi bagian penting dari upaya membuka konektivitas dan menggerakkan ekonomi Sultra.
“Kami bukan hanya bangga dan mendukung perjuangan Pak Ridwan Bae. Kami juga akan mengawal ketat proses pembangunan Jembatan Buton-Muna sampai tuntas,” tegas LHK saat ditemui awak media di salah satu warung kopi di Jakarta Timur, Minggu (13/9/2026).
LHK mengatakan, posisi Ridwan Bae sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR RI menjadi modal penting untuk memastikan proyek strategis tersebut terus mendapat perhatian pemerintah pusat.
Ia menyebut perjuangan Ridwan Bae bukan sesuatu yang baru. Sejak 2014, kata LHK, politisi Partai Golkar itu konsisten menyuarakan pembangunan jembatan yang akan menghubungkan wilayah kepulauan di Sultra tersebut.
“Selama 11 tahun beliau konsisten menyuarakan pentingnya pembangunan jembatan ini. Dari menteri yang lama sampai menteri yang baru, beliau tidak pernah berhenti mengawal,” ungkapnya.
Menurutnya, perjuangan panjang tersebut mulai menunjukkan hasil setelah Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo datang langsung meninjau lokasi rencana pembangunan Jembatan Buton-Muna.
Kunjungan tersebut, kata LHK, menjadi sinyal bahwa pemerintah pusat mulai memberikan perhatian serius terhadap proyek yang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp14 triliun itu.
“Ini bukan lagi sekadar wacana. Ketika pemerintah pusat melalui Menteri PU datang melihat langsung lokasi, tentu menjadi perkembangan penting. Karena itu, perjuangan ini harus terus dikawal agar tidak berhenti pada tahap perencanaan,” katanya.
LHK menjelaskan, Jembatan Buton-Muna dirancang memiliki panjang sekitar 2.969 meter. Infrastruktur tersebut akan menghubungkan Desa Baruta di Kabupaten Buton Tengah dengan Desa Palabusa di Kota Baubau.
Selain jembatan utama, proyek tersebut terdiri atas sejumlah bagian, yakni jalan pendekat Pulau Muna sepanjang 1.278 meter, jembatan pendekat Pulau Muna 186 meter, jembatan utama 765 meter, jembatan pendekat Pulau Buton 525 meter, serta jalan pendekat Pulau Buton sepanjang 215 meter.
Jembatan itu juga direncanakan memiliki jalur khusus sepeda motor dengan lebar sekitar dua meter.
LHK menilai pembangunan Jembatan Buton-Muna akan memberikan dampak besar terhadap konektivitas antardaerah. Mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, hingga aktivitas ekonomi diperkirakan meningkat setelah akses antarpulau tersebut tersambung.
“Jembatan ini akan mempersingkat konektivitas masyarakat antarpulau. Dampaknya bukan hanya soal perjalanan yang lebih cepat, tetapi juga distribusi logistik, perdagangan, pariwisata, perikanan dan sektor usaha masyarakat,” jelasnya.
Ia mengatakan, proyek tersebut juga sejalan dengan agenda pemerintah dalam memperkuat konektivitas kawasan timur Indonesia.
Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo menyebut pembangunan Jembatan Buton-Muna merupakan bagian dari implementasi PU608 yang diarahkan untuk membuka potensi ekonomi yang selama ini belum tergarap secara optimal.
“Volume perjalanan antarwilayah akan meningkat pesat. Jembatan yang direncanakan sepanjang 2.969 meter ini akan menghubungkan Desa Baruta di Kabupaten Buton Tengah dengan Desa Palabusa di Kota Baubau,” ungkap Dody seperti dikutip LHK.
Menurut Dody, pembangunan jembatan tersebut diproyeksikan berlangsung selama empat tahun sejak dimulainya pekerjaan. Aspek keselamatan dan ketahanan infrastruktur juga menjadi perhatian pemerintah. Desain jembatan akan memperhitungkan perubahan iklim, termasuk potensi kenaikan permukaan laut.
“Jembatan ini harus dirancang dengan clearance yang memadai untuk digunakan hingga minimal 50 tahun ke depan,” kata Dody.
LHK menilai perhatian tersebut penting karena Jembatan Buton-Muna merupakan proyek jangka panjang. Infrastruktur yang dibangun, kata dia, harus mampu bertahan menghadapi perubahan kondisi lingkungan sekaligus memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat dalam beberapa dekade ke depan.
“Jangan hanya berpikir bagaimana jembatan ini selesai dibangun. Kita harus memastikan kualitas dan desainnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat untuk puluhan tahun ke depan,” tegasnya.
Lebih jauh, LHK menyebut keberadaan Jembatan Buton-Muna akan memberikan efek ekonomi yang lebih luas. Jembatan tersebut diproyeksikan memperlancar arus barang, menekan biaya transportasi, membuka akses investasi, serta mendorong pertumbuhan industri kecil dan menengah.
Sektor pariwisata dan perikanan juga dinilai akan memperoleh manfaat karena akses antarpulau menjadi lebih mudah.
“Kami berharap Jembatan Buton-Muna benar-benar menjadi penggerak ekonomi kawasan. Jangan sampai infrastruktur ini hanya dilihat sebagai proyek fisik, karena nilai strategisnya jauh lebih besar untuk masa depan Sultra,” jelasnya.
Menurut LHK, konektivitas tersebut bahkan berpotensi memberikan dampak terhadap tujuh wilayah di Sultra, yakni Muna, Muna Barat, Buton Tengah, Buton, Kota Baubau, Buton Selatan dan Buton Utara.
Terhubungnya wilayah-wilayah tersebut akan memperkuat jaringan transportasi dan membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru di kawasan kepulauan Sultra.
“Ketika konektivitas terbuka, maka peluang ekonomi juga terbuka. Biaya distribusi bisa ditekan, waktu tempuh lebih efisien, dan investasi akan lebih mudah masuk,” katanya.
LHK menegaskan AP2 Indonesia akan ikut mengawal perkembangan proyek tersebut. Pengawalan diperlukan agar perjuangan yang telah dilakukan selama lebih dari satu dekade tidak kembali terhenti karena persoalan administrasi, anggaran maupun perencanaan teknis.
“Kami akan kawal. Ini kepentingan masyarakat Sultra, bukan kepentingan kelompok atau kepentingan politik tertentu. Karena itu, prosesnya harus transparan, terukur dan benar-benar sampai pada tahap pembangunan,” tegasnya.
Selain Jembatan Buton-Muna, LHK menyebut Ridwan Bae juga mendorong rencana pembangunan Jembatan Muna-Kendari. Jika terealisasi, proyek tersebut dinilai dapat memperluas konektivitas darat dan laut antara wilayah kepulauan Sultra dengan Kota Kendari sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian provinsi.
“Pak Ridwan Bae tidak berhenti pada satu jembatan. Ada gagasan besar untuk membangun konektivitas Sulawesi Tenggara secara menyeluruh, termasuk Jembatan Muna-Kendari,” katanya.
LHK menilai pembangunan jaringan konektivitas tersebut akan memberikan dampak strategis bagi Sulawesi Tenggara sekaligus memperkuat keterhubungan kawasan timur Indonesia.
“Ini perjuangan yang harus dikawal bersama. Kami di AP2 Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan Ridwan Bae. Yang paling penting sekarang adalah memastikan komitmen pemerintah berubah menjadi pembangunan nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tandasnya.
Penulis: Arsya
Komentar