KENDARI, TERASSULTRA.COM – Pemerintah Kota Kendari, melalui Asisten II Setda Kota Kendari, Jahudding, mengikuti Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (18/11/2024). Rakor ini berlangsung secara hybrid di Ruang Command Center, Balai Kota Kendari, dan melalui aplikasi Zoom Meeting.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini turut dihadiri Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, serta Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Priatin Hadi Wijaya. Fokus utama pembahasan adalah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi menjelang Pilkada 2024 serta libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya aksi cepat pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana. Ia mengimbau kepala daerah untuk meningkatkan koordinasi, mengambil langkah siaga darurat, dan mengedepankan pendekatan antisipatif serta responsif guna memastikan kelancaran Pilkada serta stabilitas selama libur Nataru.
“Kesiapan menghadapi bencana hidrometeorologi menjadi kunci untuk mengurangi dampak risiko. Pastikan setiap daerah memanfaatkan seluruh potensi yang ada, baik dari segi sumber daya manusia, peralatan, maupun anggaran,” tegas Tito.
Sementara itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati memaparkan prediksi cuaca tahun 2025 yang menunjukkan curah hujan tahunan lebih tinggi dari rata-rata sebelumnya. Sebanyak 67 persen wilayah Indonesia diperkirakan akan mengalami curah hujan ekstrem, mencapai 5.000 mm per tahun di beberapa wilayah. Ia juga mengingatkan pengaruh anomali suhu muka laut (fenomena El-Nino dan La-Nina) yang berdampak pada intensitas hujan.
“Fenomena ini memerlukan perhatian ekstra dari semua pihak, khususnya pemerintah daerah, untuk mempersiapkan infrastruktur dan langkah mitigasi guna menghadapi risiko yang muncul,” kata Dwikorita.
Kepala BNPB Suharyanto menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan kesiapan perangkat, termasuk alat, personel, dan anggaran untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Daerah-daerah yang memiliki riwayat bencana diminta menetapkan status siaga darurat agar dapat mengakses Dana Siap Pakai (DSP).
“Kami mendorong pemerintah daerah segera menyusun rencana kontingensi yang mencakup pendalaman alur sungai dan peninggian tanggul rusak, serta memperkuat sistem peringatan dini,” ujar Suharyanto.
Sementara itu, Asisten II Setda Kota Kendari, Jahudding menyambut baik arahan dari Menteri Dalam Negeri dan seluruh instansi terkait dalam rapat ini. Pemerintah Kota Kendari berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan instansi vertikal dan masyarakat guna menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi menjelang Pilkada dan libur Nataru.
Selain itu, pihaknya akan memastikan langkah-langkah mitigasi bencana dilakukan secara terencana, termasuk mempersiapkan infrastruktur, logistik, serta sumber daya manusia yang terlatih. Upaya ini kami lakukan agar stabilitas wilayah tetap terjaga dan masyarakat dapat menjalani aktivitasnya dengan aman dan nyaman.
“Pemkot Kendari juga mendukung penuh kebijakan pengendalian inflasi daerah yang telah menjadi fokus TPID. Kami akan terus bersinergi dengan stakeholder terkait untuk menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil, terutama menjelang akhir tahun yang biasanya diiringi dengan peningkatan permintaan,” tandasnya.
Penulis: Andri
Komentar