KENDARI, TERASSULTRA.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar tidak lagi memandang anggaran sebagai ruang leluasa untuk membiayai program rutin.
Di tengah tekanan fiskal, setiap rupiah diminta benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikan saat ia memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lapangan Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Senin (30/3/2026). Ribuan ASN hadir, mulai dari pejabat eselon hingga staf fungsional.
Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini menuntut perubahan cara berpikir birokrasi dari sekadar menyerap anggaran menjadi memastikan dampak nyata.
“Anggaran kita terbatas. Setiap pengeluaran harus diprioritaskan pada kebutuhan nyata masyarakat. Tidak boleh ada pemborosan, termasuk belanja perjalanan dinas yang tidak mendesak,” jelasnya.
Ia menyebut, efisiensi bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan di tengah dinamika ekonomi global yang turut memengaruhi kemampuan fiskal daerah.
Fokus kebijakan, menurut dia, diarahkan pada upaya menekan angka kemiskinan yang masih berada di kisaran 10 persen. Program pemerintah diminta tidak berhenti pada tataran administratif, melainkan menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
“Program pemerintah harus mampu menjawab persoalan kemiskinan secara konkret. Intervensi harus tepat sasaran agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Di sektor infrastruktur, Andi Sumangerukka menekankan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti sebagai proyek fisik semata. Jalan, misalnya, harus membuka akses ekonomi dan meningkatkan aktivitas warga.
“Pembangunan jalan harus memberikan manfaat ekonomi, bukan sekadar proyek fisik,” ungkapnya.
Sementara itu, pada sektor pendidikan, ia mengingatkan agar tidak ada praktik yang membebani masyarakat. Pengelolaan dana, termasuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Pendidikan adalah kunci masa depan. Tidak boleh ada penyimpangan dalam pelaksanaannya,” tegasnya.
Di bidang kesehatan, pemerintah daerah menargetkan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 100 persen. Saat ini, angka partisipasi masih berada di sekitar 89 persen.
“Seluruh masyarakat harus mendapatkan layanan kesehatan. Ini menjadi prioritas pemerintah daerah,” paparnya.
Selain itu, Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa Pemprov tengah mengkaji penyesuaian sistem kerja ASN sebagai bagian dari efisiensi, termasuk opsi kerja dari rumah. Namun, ia mengingatkan, fleksibilitas kerja tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik.
“Apapun sistem kerja yang diterapkan, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu,” katanya.
Dengan demikian, ia Di menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah bukan pada banyaknya program yang direncanakan, melainkan sejauh mana program tersebut dirasakan masyarakat.
“Program harus berdampak nyata. Itu yang menjadi ukuran keberhasilan kita,” tandasnya.
Penulis: Andri
Komentar