KENDARI, TERASSULTRA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengintensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menekan laju inflasi yang masih berada di atas rata-rata nasional.
Hingga November 2026, program tersebut telah dilaksanakan sebanyak 262 kali di berbagai wilayah Sultra.
Upaya ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus memastikan masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan pangan dengan harga terjangkau di tengah tekanan inflasi.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Sultra, Ari Sismanto, mengatakan pemerintah provinsi belum akan menghentikan intervensi pasar melalui GPM. Sebanyak 11 kegiatan tambahan bahkan telah disiapkan untuk digelar di sejumlah kabupaten.
Gubernur Andi Sumangerukka didampingi Kadis Ketahanan Pangan Sultra, Ari Sismanto saat melaksanakan GPM. Foto Andri
Menurutnya, langkah tersebut perlu terus diperkuat karena inflasi Sultra masih tergolong tinggi. Berdasarkan data terkini, inflasi tahunan atau year on year (yoy) Sultra tercatat sebesar 4,74 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional.
“Saat ini inflasi Sultra berada di angka 4,74 persen year on year. Ini berada di atas nasional. Jadi, GPM ini adalah upaya yang kita laksanakan,” jelasnya, Jumat (13/11/2026).
Tingginya inflasi membuat pemerintah daerah perlu menjaga agar kenaikan harga pangan tidak semakin membebani pengeluaran rumah tangga. Sebab, komoditas pangan menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat yang harganya berpengaruh langsung terhadap daya beli.
Melalui GPM, pemerintah berupaya memangkas panjangnya rantai distribusi dengan mempertemukan masyarakat secara langsung dengan produsen maupun distributor. Skema ini memungkinkan sejumlah bahan pokok dijual dengan harga lebih rendah dibandingkan harga di pasar umum.
Dengan demikian, GPM tidak hanya menjadi kegiatan penjualan bahan pangan murah, tetapi juga instrumen intervensi pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga dan mengantisipasi gejolak pasokan di pasar.
Kadis Ketahanan Pangan Sultra, Ari Sismanto saat memberikan keterangan, Jumat (13/11/2026). Foto Andri
Ari menjelaskan, pelaksanaan program tersebut merupakan bagian dari langkah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan dan kemampuan beli masyarakat.
Dari seluruh kabupaten dan kota di Sultra, Kota Kendari menjadi daerah dengan frekuensi pelaksanaan GPM terbanyak, yakni sekitar 70 kali.
Namun, Pemprov Sultra tidak ingin manfaat program tersebut hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Pemerataan akses pangan menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pelosok dan kepulauan.
Tantangan geografis Sultra yang terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan membuat distribusi bahan pokok tidak selalu berjalan mudah. Jarak antardaerah dan keterbatasan akses transportasi berpotensi memengaruhi biaya distribusi, yang pada akhirnya berdampak terhadap harga jual di tingkat konsumen.
Karena itu, pemerintah provinsi berencana memperluas pelaksanaan GPM agar masyarakat di wilayah terpencil juga memperoleh kesempatan yang sama untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Ari menegaskan, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka berkomitmen meningkatkan intensitas sekaligus memperluas jangkauan program tersebut.
“Bapak gubernur akan terus memasifkan Gerakan Pangan Murah ini, sehingga masyarakat kita yang ada di pelosok dan juga di kepulauan bisa menikmati harga yang sama dengan yang ada di Kota Kendari,” tandasnya. (adv)
Komentar