KENDARI, TERASSULTRA.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) merehabilitasi 602 unit rumah tidak layak huni (RTLH) sepanjang 2026.
Namun, program yang menjadi salah satu prioritas Gubernur Andi Sumangerukka itu belum menjangkau seluruh kabupaten dan kota. Empat daerah baru direncanakan mendapat penanganan pada 2027.
Hingga November 2026, progres rehabilitasi 602 rumah tersebut baru mencapai sekitar 60 persen. Pemerintah provinsi menargetkan sebagian besar pekerjaan rampung sebelum akhir tahun, sementara sisanya diselesaikan pada pertengahan Desember.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Sultra, Martin Effendi Patulak, mengatakan pelaksanaan program terus berjalan di sejumlah daerah. Bahkan, beberapa kabupaten dan kota telah menuntaskan seluruh pekerjaan rehabilitasi.
“Kita berharap pada akhir November ini sekitar 10 kabupaten/kota sudah menyelesaikan pekerjaan. Sisanya ditargetkan rampung pada pertengahan Desember,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (13/11/2026).
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Sultra, Martin Effendi Patulak saat mengecek proses rehabilitasi rumah. Foto ist
Meski demikian, pemerataan bantuan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah provinsi. Pada tahun ini, empat daerah belum memperoleh alokasi rehabilitasi rumah melalui program APBD Sultra. Keempatnya adalah Kabupaten Kolaka Timur, Konawe Utara, Buton Tengah, dan Kota Baubau.
Martin mengatakan, penanganan di empat daerah tersebut membutuhkan persiapan khusus karena jumlah rumah yang membutuhkan rehabilitasi cukup besar. Pemerintah provinsi memilih memasukkan kebutuhan itu dalam perencanaan dan penganggaran 2027.
“Empat daerah ini membutuhkan penanganan khusus karena jumlah rumah yang perlu ditangani cukup banyak. Sehingga kita rencanakan masuk dalam penganggaran 2027,” jelasnya.
Menurut Martin, program bedah rumah bukan sekadar memperbaiki kondisi fisik bangunan. Pemerintah menjadikannya sebagai salah satu instrumen untuk menekan kemiskinan, memperbaiki kualitas lingkungan permukiman, sekaligus mendukung penanganan stunting.
“Ini merupakan salah satu program prioritas Pak Gubernur untuk penanganan masyarakat miskin, menurunkan angka kemiskinan, sekaligus mendukung penanganan stunting. Kita juga ikut berpartisipasi menyukseskan program nasional tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden,” bebernya.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Sultra, Martin Effendi Patulak saat mengecek progres rehabilitasi bedah rumah. Foto ist
Dalam program rehabilitasi tersebut, setiap penerima bantuan memperoleh anggaran Rp50 juta. Dana itu dibagi menjadi Rp40 juta untuk pembelian material bangunan dan Rp10 juta untuk membiayai tenaga kerja.
Namun, kebutuhan rehabilitasi rumah di Sultra masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan penanganan pemerintah setiap tahun. Martin mengungkapkan, berdasarkan data yang dimiliki instansinya, terdapat sekitar 114 ribu unit rumah yang masih membutuhkan penanganan.
Angka tersebut menunjukkan besarnya tantangan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan kemampuan anggaran yang terbatas, rehabilitasi harus dilakukan secara bertahap dan membutuhkan dukungan pembiayaan lintas pemerintahan.
Pada 2026, pemerintah pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mengalokasikan sekitar 10 ribu unit bantuan untuk Sultra. Sementara itu, pemerintah provinsi menangani 602 unit rumah melalui APBD.
Martin berharap dukungan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota terus diperkuat agar penanganan RTLH tidak berhenti pada program tahunan. Kolaborasi pembiayaan dinilai menjadi kunci untuk mempercepat pengurangan jumlah rumah tidak layak huni di Sultra.
Ia optimistis, dengan sinergi anggaran dari berbagai tingkatan pemerintahan, persoalan RTLH di Sultra dapat ditangani secara bertahap dalam kurun lima hingga enam tahun ke depan. (adv)
Komentar