KENDARI, TERASSULTRA.COM – Inflasi Kota Kendari pada September 2026 mencapai 4,31 persen secara tahunan. Kenaikan harga pangan menjadi salah satu faktor utama yang mendorong inflasi di ibu kota Sulawesi Tenggara (Sultra), itu.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kendari mencatat inflasi secara bulanan atau month-to-month (mtm) sebesar 0,43 persen dibandingkan Agustus 2026. Sementara secara tahun kalender atau year-to-date (ytd), inflasi tercatat 4,29 persen.
Data tersebut dibahas Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari bersama BPS Kota Kendari dalam rapat perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Ruang Rapat BPS Kota Kendari Lantai II, Kamis, 1 Oktober 2026.
Kepala BPS Kota Kendari, Sultriawati Efendy, mengatakan kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi bulanan.
Kelompok tersebut mengalami inflasi 1,14 persen dengan andil 0,35 persen terhadap inflasi umum Kota Kendari pada September 2026.
“Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi bulanan Kota Kendari pada September,” jelasnya.
Selain pangan, sejumlah kelompok pengeluaran juga mengalami kenaikan harga. Kelompok kesehatan mengalami inflasi 0,47 persen, pakaian dan alas kaki 0,31 persen, perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga 0,22 persen, serta perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,20 persen.
Kelompok pendidikan mengalami inflasi 0,16 persen. Sementara kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi 0,20 persen. Adapun transportasi serta informasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami perubahan yang relatif kecil.
Dari sisi komoditas, cabai rawit menjadi penyumbang terbesar inflasi bulanan dengan andil 0,08 persen. Berikutnya ikan layang sebesar 0,07 persen, kangkung 0,04 persen, ikan teri 0,03 persen, bayam 0,03 persen, dan kacang panjang 0,02 persen.
Komoditas lain yang turut mendorong inflasi antara lain ikan cakalang, tarif air minum pikulan, ikan tuna, dan sawi hijau.
Sebaliknya, sejumlah komoditas memberikan tekanan deflasi. Pisang memberikan andil deflasi sebesar 0,04 persen, sedangkan emas perhiasan sebesar 0,03 persen.
BPS mencatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi 6,04 persen secara tahun kalender dengan andil 1,77 persen. Kelompok transportasi bahkan mengalami inflasi 7,07 persen dengan andil 1,12 persen.
Secara tahunan, kelompok transportasi menjadi penyumbang terbesar inflasi Kota Kendari. Kelompok ini mengalami inflasi 8,78 persen dengan andil 1,36 persen.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menyusul dengan inflasi 3,96 persen dan andil 1,18 persen. Sementara kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi 5,27 persen dengan andil 0,51 persen.
Dibandingkan dengan inflasi Sulawesi Tenggara, posisi Kendari tercatat lebih tinggi secara tahunan. Inflasi year-on-year (yoy) Kota Kendari mencapai 4,31 persen, sedangkan Sulawesi Tenggara sebesar 4,17 persen.
Namun secara bulanan, inflasi Kendari justru lebih rendah. Inflasi month-to-month Kendari sebesar 0,43 persen, sementara Sultra mencapai 0,53 persen.
Dengan demikian, inflasi Kota Kendari pada September 2026 tercatat 0,43 persen secara bulanan, 4,29 persen sejak awal tahun, dan 4,31 persen secara tahunan.
Pemkot Kendari merespons kenaikan tersebut dengan memperkuat koordinasi pengendalian inflasi, terutama terhadap komoditas pangan yang menjadi sumber tekanan harga.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Kendari, Nismawati meminta perangkat daerah terkait memastikan ketersediaan bahan pangan dan kelancaran distribusinya.
Pemantauan harga juga akan dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi kenaikan harga yang dapat menekan daya beli masyarakat.
“Pengendalian inflasi harus dilakukan secara bersama-sama melalui penguatan koordinasi, pemantauan harga, menjaga ketersediaan pasokan, dan memastikan distribusi berjalan lancar,” ungkapnya.
Kemudian, ia mengarahkan perangkat daerah untuk mengambil langkah cepat apabila ditemukan kenaikan harga komoditas yang berpotensi memengaruhi masyarakat.
Menurut Nismawati, pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan ketika harga sudah melonjak. Pemkot perlu memastikan pasokan tersedia dan distribusi berjalan tanpa hambatan agar tekanan harga dapat ditekan sejak awal.
Penulis: Andri
Komentar