KENDARI, TERASSULTRA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari akhirnya angkat bicara terkait isu yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial dan menyeret nama Wali Kota Kendari.
Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), pemerintah menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan ranah pribadi dan tidak berkaitan dengan jalannya pemerintahan maupun pelayanan publik.
Kepala Dinas Kominfo Kota Kendari, Sahuriyanto Meronda, mengatakan masyarakat perlu membedakan antara urusan personal seseorang dengan tanggung jawabnya sebagai pejabat publik dalam menjalankan pemerintahan.
“Kami tegaskan bahwa persoalan ini merupakan ranah privasi pribadi pimpinan. Pemerintah Kota Kendari tidak berada pada posisi untuk mengintervensi urusan rumah tangga maupun persoalan personal seseorang, termasuk dalam hal ini Wali Kota,” ungkapnya kepada awak media, Senin (1/6/2026(.
Pernyataan itu disampaikan di tengah maraknya perbincangan publik yang berkembang di media sosial dan sejumlah platform digital. Isu tersebut memicu beragam spekulasi hingga memunculkan berbagai opini yang dikaitkan dengan kepemimpinan Wali Kota Kendari.
Namun, Sahuriyanto memastikan dinamika yang berkembang tidak memengaruhi jalannya roda pemerintahan di Kota Kendari. Menurut dia, seluruh program pembangunan, pelayanan publik, hingga agenda pemerintahan tetap berjalan normal sebagaimana mestinya.
“Pemerintahan tetap berjalan seperti biasa. Seluruh pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung dan tidak ada yang terganggu,” jelasnya.
Tak hanya itu, ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum tentu utuh atau belum terverifikasi kebenarannya. Penyebaran informasi yang tidak proporsional justru berpotensi memunculkan kesalahpahaman baru di tengah masyarakat.
Lebih jauh, Sahuriyanto mengungkapkan bahwa persoalan yang sempat menjadi pembicaraan publik tersebut pada prinsipnya telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh pihak-pihak terkait.
“Permasalahan ini pada dasarnya sudah klir dan telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan baik. Karena itu, tidak perlu lagi dikembangkan menjadi polemik berkepanjangan atau digiring menjadi opini yang dapat menimbulkan persepsi keliru di masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Sahuriyanto, ruang publik, termasuk media sosial, seharusnya tetap dijaga dengan etika dan tanggung jawab bersama. Ia mengajak masyarakat maupun media massa untuk menghormati batas privasi seseorang dan tidak menjadikan persoalan pribadi sebagai konsumsi yang terus digiring menjadi polemik.
“Penghormatan terhadap privasi merupakan bagian dari etika bersama dalam menjaga ruang publik yang sehat,” ujarnya.
Pada dasarnya, Pemkot Kendari memastikan Wali Kota tetap menjalankan tugas pemerintahan dan fokus pada agenda pelayanan masyarakat serta program pembangunan daerah.
“Wali Kota tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melayani masyarakat Kota Kendari. Kami berharap semua pihak lebih bijak menyikapi informasi yang beredar dan tidak terjebak pada penggiringan opini negatif terkait urusan pribadi,” tandas Sahuriyanto.
Penulis: Andri
Komentar