KENDARI, TERASSULTRA.COM – Di tengah tekanan global yang kian tak menentu, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menempatkan pangan sebagai titik krusial yang tak bisa ditawar.
Bagi Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, urusan pangan bukan sekadar soal konsumsi, melainkan fondasi stabilitas ekonomi hingga keamanan daerah.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pangan yang digelar Bank Indonesia, Rabu (15/4/2026).
Di forum itu, Siska menegaskan bahwa dua aspek utama ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga harus dikendalikan secara bersamaan. Ketimpangan salah satunya, menurut dia, akan langsung memicu gejolak di masyarakat.
“Tanpa pangan yang stabil, pertumbuhan ekonomi setinggi apa pun tidak akan berarti,” jelasnya.
Tiga instrumen strategis langsung digulirkan sebagai respons atas potensi tekanan inflasi.
Pertama, program PKK Kasoami (Keluarga Adaptif, Sehat, Optimal Mengendalikan Inflasi). Program ini menempatkan rumah tangga sebagai garda depan pengendalian inflasi melalui pemanfaatan pekarangan dan pola konsumsi bijak berbasis konsep B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman). Dengan pendekatan ini, dapur rumah tangga didorong menjadi benteng pertama menghadapi gejolak harga.
Kedua, Sekolah HEBAT (Hijau, Edukatif, dan Berkarakter). Pemerintah mengubah lingkungan sekolah menjadi ruang produksi sederhana. Siswa diajak mengenal praktik pertanian sejak dini menanam cabai, tomat, hingga komoditas hortikultura lain sekaligus menanamkan kesadaran kemandirian pangan.
Ketiga, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan wilayah produsen seperti Kabupaten Konawe dan Konawe Selatan. Skema ini dirancang untuk memangkas rantai distribusi yang panjang kerap menjadi sumber lonjakan harga serta memastikan pasokan tetap terjaga di pasar.
Siska mengingatkan, berbagai kesepakatan tersebut tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif.
“Jangan sampai ini hanya menjadi dokumen. Harus ada dampak nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.
Model distribusi yang didorong adalah skema langsung antara produsen dan distributor, meminimalkan peran perantara yang selama ini memperlebar margin harga.
“Ini dilakukan untuk memastikan bahwa harga yang dibayar masyarakat tetap rasional, sementara petani juga memperoleh keuntungan yang layak,” tutupnya.
Sejumlah indikator mulai menunjukkan hasil. Berdasarkan evaluasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), inflasi Kota Kendari pada Maret 2026 berada di angka 2,95 persen relatif stabil dibandingkan sejumlah daerah lain di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Namun, tantangan belum sepenuhnya reda. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sultra, Edwin Permadi, mengingatkan bahwa tekanan inflasi masih dipengaruhi faktor eksternal, mulai dari geopolitik global, gangguan rantai pasok, hingga ancaman perubahan iklim.
“Kita perlu memperkuat dari hulu sampai hilir, mulai dari produksi, distribusi, hingga penyimpanan seperti cold storage,” tandasnya.
Penulis: Andri
Komentar