SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemkot Kendari

Terima LHP, Wali Kota Kendari: Rekomendasi BPK Harus Berujung Perbaikan Nyata

Ski 52
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran saat menghadiri penyerahan LHP BPK RI perwakilan Sultra. Foto Andri

KENDARI, TERASSULTRA.COM – Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (13/1/2025).

Dalam kesempatan itu, Siska Karina Imran menyampaikan apresiasi atas kinerja BPK RI yang dinilainya konsisten menjaga profesionalisme, independensi, dan objektivitas dalam melakukan pemeriksaan terhadap pemerintah daerah.

“Pemeriksaan BPK memiliki arti strategis bagi pemerintah daerah. Bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menyangkut efektivitas, efisiensi, serta ketepatan sasaran program pembangunan dan pelayanan publik,” ungkapnya.

LHP yang diterima tambahnya tidak sekadar menjadi catatan administratif, melainkan bahan refleksi menyeluruh untuk memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian program pemerintah daerah.

“Setiap rekomendasi BPK harus dimaknai sebagai peluang untuk berbenah. Ini menjadi dasar penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan bertanggung jawab,” kata Siska.

Tak hanya itu, ia juga menegaskan komitmen pemerintahannya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara tepat waktu dan terukur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami berkomitmen menindaklanjuti hasil pemeriksaan ini secara serius. Tujuannya satu, menghadirkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Dadek Nandemar, menyampaikan sejumlah temuan strategis dari hasil pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). BPK menyoroti pentingnya pembenahan pengelolaan aset daerah, penataan ruang, serta percepatan digitalisasi pelayanan publik.

“Digitalisasi di sektor layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.

 

Penulis: Andri

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement