KENDARI, TERASSULTRA.COM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja dan kepatuhan kepada pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (13/1/2026).
Ketua DPRD Kota Kendari, La Ode Muhammad Inarto, yang hadir langsung dalam acara tersebut, menyampaikan apresiasi atas kinerja BPK Sultra yang dinilainya telah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan profesional.
“Kami mengapresiasi setinggi-tingginya BPK Sultra yang telah bekerja secara komprehensif dan objektif. LHP ini bukan sekadar laporan, tetapi cermin bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan,” ungkapnya usai kegiatan yang berlangsung di Auditorium Kantor BPK Sultra.
Laporan yang diserahkan meliputi LHP Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Tahun 2023 hingga Semester I 2025, serta LHP Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024 hingga Triwulan III 2025 pada Pemerintah Kota Kendari dan instansi terkait lainnya.
Menurut Inarto, temuan dan rekomendasi BPK harus dimaknai sebagai pijakan untuk memperbaiki kualitas perencanaan ruang, pengelolaan pajak, serta retribusi daerah agar lebih transparan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“DPRD Kota Kendari akan mengawal secara serius tindak lanjut rekomendasi BPK bersama Pemerintah Kota Kendari. Harapannya, setiap catatan yang ada bisa segera ditindaklanjuti agar tata kelola pemerintahan semakin baik, tertib, dan akuntabel,” katanya.
Ia menegaskan, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam memastikan rekomendasi BPK tidak berhenti di atas kertas. Dengan pengelolaan pajak dan retribusi yang lebih optimal, Inarto berharap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari dapat meningkat secara berkelanjutan.
“Kepatuhan terhadap aturan dan pengelolaan keuangan yang baik pada akhirnya bermuara pada pelayanan publik yang lebih berkualitas. Ini yang terus kami dorong,” tandasnya.
Penulis: Andri
Komentar