SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemkot Kendari

Pemkot Kendari Gelar Rakor Penurunan Stunting

Sekda 9
Sekda Kota Kendari, Amir Hasan saat memimpin rakor penurunan stunting. Foto Andri

KENDARI, TERASSULTRA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Aula Samaturu, Senin (8/12/2025).

Pertemuan ini menjadi ruang evaluasi menyeluruh atas capaian program nasional sekaligus mempertegas komitmen lintas OPD dalam menurunkan angka stunting di Kota Kendari.

Rakor yang dihadiri seluruh anggota Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TPPS) ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, yang juga menjabat sebagai Ketua TPPS Kota Kendari.

Sekda Amir Hasan menegaskan bahwa penurunan stunting merupakan agenda prioritas daerah yang membutuhkan kerja terpadu dan berbasis data.

“Penanganan stunting tidak bisa dimanipulasi. Ini persoalan fisik, persoalan nyata. Karena itu kita harus bekerja berdasarkan data dan kondisi riil di lapangan,” tegasnya.

Ia juga meminta setiap OPD untuk melaporkan dengan jujur tantangan yang dihadapi agar solusi yang dirumuskan lebih tepat sasaran.

“Kita ingin tahu apa kendala yang terjadi di lapangan untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” ungkapnya.

Dengan demikian, ia menekankan bahwa seluruh kecamatan harus lebih aktif menggerakkan warganya.

“Kalau ada ibu hamil di lorong, ajak ke Puskesmas. Pemeriksaan dini itu penting. Ini bukan sekadar program, tapi menyangkut masa depan generasi kita,” tutupnya.

Dalam sesi pemaparan, Bappeda Kota Kendari menjelaskan bahwa pihaknya memastikan sinkronisasi data, penguatan perencanaan, serta memfasilitasi koordinasi TPPS agar setiap langkah intervensi berjalan terukur.

Sementara itu, Dinas Kesehatan menyampaikan capaian layanan kesehatan ibu dan anak. Layanan Antenatal Care (ANC) untuk ibu hamil telah mencapai 75 persen, namun kunjungan Postnatal Care (PNC) masih berkisar 60 persen. Rendahnya kunjungan pascapersalinan menjadi salah satu hambatan signifikan.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Hasmira, yang hadir mewakili Kadis Kesehatan, menyampaikan keterbatasan pemantauan balita.

“Kami butuh dukungan lurah karena 15 persen balita belum terpantau di Posyandu. Jangan sampai kelompok yang tidak terdata ini justru menyimpan kasus stunting atau gizi kurang,” tandasnya.

Penulis: Andri

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement