KENDARI, TERASSULTRA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari mengapresiasi langkah nyata Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari melalui Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) yang terus menggelar Pasar Pangan Murah untuk menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari, Jabar Al Jufri, menilai langkah ini sebagai bentuk keberpihakan pemerintah daerah kepada warga, khususnya dalam menghadapi tren kenaikan harga kebutuhan pokok beberapa waktu terakhir.
“Ini langkah yang sangat positif dan perlu terus didukung. Pasar Pangan Murah memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, apalagi di tengah tren kenaikan harga bahan pangan. Kami di DPRD sangat mengapresiasi langkah Pemkot melalui Dinas Ketapang ini,” kata Jabar Al Jufri, Rabu (25/6/2025).
Dalam kesempatan itu, Jabar Al Jufri menekankan bahwa langkah Pemkot dan Dinas Ketapang ini sejalan dengan semangat DPRD dalam memperjuangkan kebutuhan pokok yang terjangkau bagi masyarakat kecil.
“DPRD sepenuhnya mendukung dan siap bekerja sama dengan Pemkot agar program ini dapat terus dijalankan dan menjangkau lebih banyak warga, terutama di daerah pesisir dan kawasan yang sulit dijangkau. Kami berharap langkah ini dapat terus berkesinambungan guna memastikan kebutuhan pokok dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat,” ungkapnya.
Kedis Ketapang Kota Kendari, Abdul Rauf saat memastikan stok pangan dalam pasar pangan murah stabil. Foto Andri
Diketahui, pasar pangan murah ini digelar di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, dan menjadi titik ke-30 dari rangkaian pelaksanaan Pasar Pangan Murah yang telah digelar Dinas Ketapang sepanjang Januari hingga Juni 2025.
Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kota Kendari, Abdul Rauf, menjelaskan bahwa kegiatan ini memang difokuskan untuk mengantisipasi kenaikan signifikan harga kebutuhan pokok, khususnya beras.
“Saat ini harga beras jenis Anoa di pasaran berada di kisaran Rp75–Rp76 ribu per lima kilogram. Melalui Pasar Pangan Murah, kami menjual beras premium dengan harga Rp71 ribu per lima kilogram. Ada subsidi dari daerah agar kebutuhan pokok tetap dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya, Selasa (24/6/2025).
Selain itu, Abdul Rauf juga mengakui bahwa kebutuhan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dari Bulog memang belum sepenuhnya dapat menjangkau daerah, tetapi pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan pola penyaluran yang lebih merata dan cepat.
“Saat ini kami terus menjalin komunikasi dengan pusat terkait SPHP, termasuk soal penyaluran beras cadangan pemerintah agar dapat segera masuk dan menjangkau daerah-daerah yang membutuhkan,” imbuhnya.
Kadis Ketapang Abdul Rauf saat meninjau langsung pelaksanaan pasar pangan murah. Foto Andri
Sementara itu, terkait belum tersedianya bawang merah dan bawang putih di Pasar Pangan Murah kali ini, Abdul Rauf menjelaskan bahwa kendala disebabkan oleh cuaca dan hambatan logistik dari daerah penghasil.
“Stok bawang memang sempat terkendala pola pengiriman dari daerah lain. Khusus bawang putih, sebagian besar memang diimpor dari luar negeri sehingga membutuhkan waktu lebih panjang sebelum dapat didistribusikan. Namun, stok sudah berada di pelabuhan dan sedang dalam proses pembongkaran dan pemeriksaan kualitas. Dalam waktu dekat, bawang ini juga segera dijual dengan harga yang terjangkau,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa kenaikan harga beberapa komoditas memang tak dapat dihindari, tetapi belum berada di luar batas kewajaran.
“Contohnya bawang merah memang stoknya sedikit berkurang, tetapi kami terus memantau bersama para distributor agar kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi,” imbuhnya.
Pasar Pangan Murah sendiri tidak hanya menyasar kawasan perkotaan, tetapi juga daerah pesisir guna memastikan pemerataan akses bagi masyarakat. Rauf mengatakan, pihaknya tengah menjadwalkan pelaksanaan Pasar Pangan Murah di daerah pesisir seperti Kelurahan Purirano, Abeli, dan Nambo.
“Tujuannya agar masyarakat pesisir juga dapat merasakan manfaat dari kegiatan ini. Sekali lagi, ini bukan soal angka semata, tetapi soal keberpihakan dan kehadiran pemerintah daerah di tengah kebutuhan masyarakat. Selama kebutuhan itu ada dan dapat dijangkau dengan harga wajar, kami siap memfasilitasi sesuai dengan kemampuan daerah,” tandas Abdul Rauf. (adv)
Komentar