KENDARI, TERASSULTRA.COM – Pemerintah Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, terus mengintensifkan upaya optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta retribusi kebersihan dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di enam kelurahan.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus pelayanan publik di sektor persampahan.
Camat Puuwatu, Sainul Latief, menjelaskan bahwa total objek pajak PBB di wilayahnya saat ini mencapai 21.445, tersebar di enam kelurahan. Rinciannya yaitu Kelurahan Puuwatu sebanyak 3.700 objek, Abeli Dalam 447, Tobuuha 2.466, Watulondo 7.312, Ponggalaka 4.490, dan Lalodati 3.020 objek pajak.
Satgas PBB dan Retribusi Kebersihan di Kecamatan Puuwatu saat pose bersama sebelum melakukan penagihan. Foto Andri
“Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sudah kami distribusikan ke seluruh kelurahan. Saat ini, Satgas PBB dan Retribusi Kebersihan di tiap kelurahan terus bergerak paralel melakukan sosialisasi dan penagihan langsung kepada wajib pajak dan pelaku usaha,” bebernya, Kamis (31/7/2025).
Menurutnya, penguatan tugas Satgas tersebut menjadi kunci efektivitas di lapangan. Selain mengenakan atribut resmi saat bertugas, para petugas juga dibekali pemahaman teknis agar proses berjalan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
“Identitas mereka jelas, menggunakan seragam dan atribut resmi dari kecamatan. Sistemnya juga masih sama, hanya terjadi perubahan alur pembayaran. Dulu retribusi dibayarkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), sekarang pelimpahan kewenangannya ke kecamatan,” jelasnya.
Satgas PBB dan Retribusi Kebersihan Kecamatan Puuwatu saat melakukan penagihan. Foto Andri
Mantan Jurnalis itu menambahkan bahwa pengelolaan retribusi kebersihan saat ini menyasar para pelaku UMKM yang tersebar di seluruh kelurahan. Mereka dinilai menjadi salah satu penyumbang timbulan sampah cukup besar, terutama yang bergerak di sektor kuliner, perdagangan, dan jasa.
“Contohnya di Kelurahan Punggulaka ada puluhan pelaku UMKM yang sangat aktif, dan mereka berkontribusi cukup besar terhadap timbulan sampah harian. Di Watulondo, ada beberapa gudang logistik yang walaupun disewa, tapi oleh penyewa tetap menghasilkan sampah yang diangkut rutin oleh armada DLHK,” terangnya.
Seiring penguatan sistem pengelolaan, Kecamatan Puuwatu mencatat capaian retribusi kebersihan yang cukup menggembirakan. Hingga akhir Juli 2025, nilai retribusi yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp25 juta, yang dihimpun sejak sistem berjalan efektif mulai Juni 2025.
Satgas PBB dan Retribusi Kebersihan Kecamatan Puuwatu saat melaksanakan penagihan. Foto Andri
“Alhamdulillah, capaian dua bulan terakhir cukup signifikan. Ini menunjukkan sinergi antara pemerintah kelurahan dan pelaku usaha sudah berjalan baik. Kami optimistis, penerimaan ke depan bisa lebih meningkat,” ungkapnya.
Namun demikian, Camat Sainul juga mengakui masih ada dua kelurahan yang belum sepenuhnya terlayani dalam hal angkutan sampah, yakni Kelurahan Abeli Dalam dan Lalodati. Meski demikian, pihaknya tengah menyusun skema penyesuaian rute layanan bersama DLHK.
“Kami sudah komunikasikan dengan DLHK untuk menjadwalkan rute baru ke dua kelurahan tersebut. Karena prinsip kami, kalau masyarakat diminta bayar retribusi, maka layanan juga harus sampai ke mereka,” tandasnya. (adv)
Komentar